Masyarakat Lahat Minta Pemerintah Segera Perbaiki Jembatan Ambruk di Muara Lawai
Selasa, 01 Juli 2025 - 08:50 WIB
loading...
Ketua Umum DPP PGNR Oktaria Saputra meminta jembatan ambruk di Muara Lawai segera diperbaiki. Foto/SindoNews
A
A
A
LAHAT - Jembatan utama penghubung di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, ambruk pada Minggu malam, 29 Juni 2025. Peristiwa ini diduga kuat akibat aktivitas angkutan tambang yang selama ini melebihi kapasitas.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) Oktaria Saputra mengatakan, jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses vital bagi ribuan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan. Kini, seluruh akses itu lumpuh total.
“Ambruknya jembatan ini bukan sekadar insiden teknis. Ini adalah bukti nyata dari pembiaran yang berlangsung lama, lemahnya pengawasan, serta absennya tanggung jawab perusahaan tambang dan pemerintah dalam melindungi fasilitas umum dan hak-hak rakyat,” katanya, Selasa (1/7/2025).
Baca juga: Tambang Batu Bara di Lahat Diminta Perhatikan Aspek Lingkungan
Oktaria menyebut masyarakat secara tegas menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret dan cepat. Perbaikan jembatan harus menjadi prioritas utama tanpa penundaan. Selain itu, perusahaan tambang batubara yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut secara tidak bertanggung jawab, wajib memberikan kompensasi penuh, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Baca juga: Daftar Lengkap 79 Perwira Ditunjuk Jadi Kapolres pada Mutasi Juni 2025
“Warga menyerukan agar jalur khusus angkutan batubara segera direalisasikan. Tidak ada lagi toleransi bagi angkutan tambang yang melintas di jalan permukiman warga dan fasilitas umum yang tidak didesain untuk beban berat,” katanya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) Oktaria Saputra mengatakan, jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses vital bagi ribuan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan. Kini, seluruh akses itu lumpuh total.
“Ambruknya jembatan ini bukan sekadar insiden teknis. Ini adalah bukti nyata dari pembiaran yang berlangsung lama, lemahnya pengawasan, serta absennya tanggung jawab perusahaan tambang dan pemerintah dalam melindungi fasilitas umum dan hak-hak rakyat,” katanya, Selasa (1/7/2025).
Baca juga: Tambang Batu Bara di Lahat Diminta Perhatikan Aspek Lingkungan
Oktaria menyebut masyarakat secara tegas menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret dan cepat. Perbaikan jembatan harus menjadi prioritas utama tanpa penundaan. Selain itu, perusahaan tambang batubara yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut secara tidak bertanggung jawab, wajib memberikan kompensasi penuh, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Baca juga: Daftar Lengkap 79 Perwira Ditunjuk Jadi Kapolres pada Mutasi Juni 2025
“Warga menyerukan agar jalur khusus angkutan batubara segera direalisasikan. Tidak ada lagi toleransi bagi angkutan tambang yang melintas di jalan permukiman warga dan fasilitas umum yang tidak didesain untuk beban berat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
