HD Terima Audiensi Pengurus DPD Pemuda Batak Bersatu Sumsel

Selasa, 08 September 2020 - 19:01 WIB
loading...
HD Terima Audiensi Pengurus DPD Pemuda Batak Bersatu Sumsel
Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru menerima audiensi pengurus Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumatera Selatan, Hotniel P Simorangkir, S.kom beserta jajarannya.
A A A
PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru menerima audiensi pengurus Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumatera Selatan, Hotniel P Simorangkir, S.kom beserta jajarannya terkait Kepengurusan Pemuda Batak Bersatu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 di Ruang Tamu Gubernur. Selasa (8/9/2020)

Dalam audiensi tersebut ada beberapa hal yang dibahas seperti tujuannya satu yaitu untuk memberikan bantuan dan juga pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Kadiapora Drs. Akhmad Yusuf., M.Si, Karo Administrasi Pembangunan Ir. David BJ Siregar, pM. Sc, Karo Umum dan Perlengkapan Muhammad Zaki Aslam, AP, M.Si.

Herman Deru mengungkapkan adanya persamaan dalam bahasa yaitu suku batak, Komering dan Lampung dan semuannya itu bersaudara. “Ya tentunya kita sambut baik sekali kerjasama ini dan kita membuka diri karena kerja sama ini bertujuan untuk membantu masyarakat,” ujar Deru

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru mengajak pengurus Pemuda Batak Bersatu (PBB) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang tidak baik dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

“Jadi apa yang disampaikan oleh pemuda Batak bersatu ini, tentu kita sambut baik sekali,” ungkap HD.

Gubernur Herman Deru menghimbau agar ada sesuatu yang menonjol seperti pelestarian adat budayanya tetap lestari. "Kita berharap nanti akan semakin banyak pemuda-pemuda atau organisasi kepemudaan yang mau melibatkan dirinya, dalam arti membantu pemerintah untuk menyampaikan program dan kebijakan kebijakan yang lain" ujarnya.

Gubernur HD mengingatkan perlu legalitas suatu organisasi dan sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui keberadaan organisasi tersebut. Artinya niat baik suatu organisasi harus ada dan didukung legalitas.

“Saya juga mengajak kepada semua organisasi yang ada, guna bersama gotong-royong melakukan kerjasama membantu." tutupnya.
(srf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1286 seconds (0.1#10.140)