Pakar: Roadmap Komprehensif Wajib Disusun Sebelum Terapkan Kebijakan Zero ODOL
Kamis, 15 Mei 2025 - 08:49 WIB
loading...
A
A
A
Jalur angkutan logistik dengan jalur kendaraan pribadi harus dipisah guna menghindari kerusakan jalan arteri akibat perpindahan truk ODOL dari jalan tol. Dia berpendapat pengguna jalan biasa jangan disatukan dengan kendaraan logistik ketika melintas. "Harus ada jalur terpisah sebagai bentuk kesiapan infrastruktur," ucapnya.
Menurut Trubus, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pengemudi truk untuk masuk menjadi bagian dari roadmap yang dirancang. Dia menyoroti banyaknya pengemudi sopir tembak dengan kompetensi rendah dan menyarankan pelatihan serta pendataan sebagai solusi jangka panjang.
Semua kebijakan dalam roadmap zero ODOL harus diterapkan secara merata di seluruh daerah, tidak hanya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat. Roadmap juga harus memuat skenario jangka pendek dan panjang serta disosialisasikan secara menyeluruh ke semua pemangku kepentingan.
"Kalau kebijakan ini tidak berlaku nasional dan hanya parsial ya pasti tidak efektif. Harus ada sinergi lintas sektor dan daerah. Tanpa perencanaan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan ODOL. Rencana ini diklaim telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
Menurut Trubus, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pengemudi truk untuk masuk menjadi bagian dari roadmap yang dirancang. Dia menyoroti banyaknya pengemudi sopir tembak dengan kompetensi rendah dan menyarankan pelatihan serta pendataan sebagai solusi jangka panjang.
Semua kebijakan dalam roadmap zero ODOL harus diterapkan secara merata di seluruh daerah, tidak hanya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat. Roadmap juga harus memuat skenario jangka pendek dan panjang serta disosialisasikan secara menyeluruh ke semua pemangku kepentingan.
"Kalau kebijakan ini tidak berlaku nasional dan hanya parsial ya pasti tidak efektif. Harus ada sinergi lintas sektor dan daerah. Tanpa perencanaan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan ODOL. Rencana ini diklaim telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
(jon)
Lihat Juga :
