Pakar: Roadmap Komprehensif Wajib Disusun Sebelum Terapkan Kebijakan Zero ODOL
Kamis, 15 Mei 2025 - 08:49 WIB
loading...
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloading). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloading). Hal yang mesti dilakukan merancang roadmap yang matang dan komprehensif.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah harus menyusun roadmap yang matang dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan zero ODOL.
Baca juga: Kelas Jalan Tak Dibenahi, Zero ODOL Mustahil Diterapkan
"Wacana ini sudah berulang dikemukakan tapi nggak pernah terealisasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas," ujar Trubus di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dia menilai kebijakan tersebut selama ini hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi yang konkret. Pelarangan truk ODOL memang penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur, namun harus diiringi solusi nyata bagi para pelaku usaha logistik.
"Kalau ODOL dihapuskan, harus dijawab mereka (logistik) diangkut pakai apa? Sebab ODOL itu ada karena efisiensi biaya. Kalau dilarang begitu saja, maka ongkos logistik naik dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut naik," ucapnya.
Kenaikan ongkos logistik pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat. Publik dipaksa menerima hantaman kenaikan harga barang yang terjadi akibat peningkatan ongkos logistik.
Trubus meminta pemerintah merelaksasi sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik.
Pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.
"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia juga menyoroti lemahnya respons pemerintah selama ini yang dinilai hanya berkutat pada pelarangan tanpa menawarkan alternatif. Menurut Trubus, pemerintah terlihat gagap dan tertekan dalam menghadapi kompleksitas isu ODOL.
Trubus mendukung rencana pemberian insentif seperti yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, dia menekankan bahwa insentif harus mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan truk dan subsidi bahan baku.
Dia menuturkan infrastruktur merupakan bagian penting dari jalur logistik. Dia meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan pusat untuk memperlebar dan meningkatkan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau daya dukung jalan.
Jalur angkutan logistik dengan jalur kendaraan pribadi harus dipisah guna menghindari kerusakan jalan arteri akibat perpindahan truk ODOL dari jalan tol. Dia berpendapat pengguna jalan biasa jangan disatukan dengan kendaraan logistik ketika melintas. "Harus ada jalur terpisah sebagai bentuk kesiapan infrastruktur," ucapnya.
Menurut Trubus, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pengemudi truk untuk masuk menjadi bagian dari roadmap yang dirancang. Dia menyoroti banyaknya pengemudi sopir tembak dengan kompetensi rendah dan menyarankan pelatihan serta pendataan sebagai solusi jangka panjang.
Semua kebijakan dalam roadmap zero ODOL harus diterapkan secara merata di seluruh daerah, tidak hanya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat. Roadmap juga harus memuat skenario jangka pendek dan panjang serta disosialisasikan secara menyeluruh ke semua pemangku kepentingan.
"Kalau kebijakan ini tidak berlaku nasional dan hanya parsial ya pasti tidak efektif. Harus ada sinergi lintas sektor dan daerah. Tanpa perencanaan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan ODOL. Rencana ini diklaim telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah harus menyusun roadmap yang matang dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan zero ODOL.
Baca juga: Kelas Jalan Tak Dibenahi, Zero ODOL Mustahil Diterapkan
"Wacana ini sudah berulang dikemukakan tapi nggak pernah terealisasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas," ujar Trubus di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dia menilai kebijakan tersebut selama ini hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi yang konkret. Pelarangan truk ODOL memang penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur, namun harus diiringi solusi nyata bagi para pelaku usaha logistik.
"Kalau ODOL dihapuskan, harus dijawab mereka (logistik) diangkut pakai apa? Sebab ODOL itu ada karena efisiensi biaya. Kalau dilarang begitu saja, maka ongkos logistik naik dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut naik," ucapnya.
Kenaikan ongkos logistik pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat. Publik dipaksa menerima hantaman kenaikan harga barang yang terjadi akibat peningkatan ongkos logistik.
Trubus meminta pemerintah merelaksasi sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik.
Pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.
"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia juga menyoroti lemahnya respons pemerintah selama ini yang dinilai hanya berkutat pada pelarangan tanpa menawarkan alternatif. Menurut Trubus, pemerintah terlihat gagap dan tertekan dalam menghadapi kompleksitas isu ODOL.
Trubus mendukung rencana pemberian insentif seperti yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, dia menekankan bahwa insentif harus mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan truk dan subsidi bahan baku.
Dia menuturkan infrastruktur merupakan bagian penting dari jalur logistik. Dia meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan pusat untuk memperlebar dan meningkatkan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau daya dukung jalan.
Jalur angkutan logistik dengan jalur kendaraan pribadi harus dipisah guna menghindari kerusakan jalan arteri akibat perpindahan truk ODOL dari jalan tol. Dia berpendapat pengguna jalan biasa jangan disatukan dengan kendaraan logistik ketika melintas. "Harus ada jalur terpisah sebagai bentuk kesiapan infrastruktur," ucapnya.
Menurut Trubus, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pengemudi truk untuk masuk menjadi bagian dari roadmap yang dirancang. Dia menyoroti banyaknya pengemudi sopir tembak dengan kompetensi rendah dan menyarankan pelatihan serta pendataan sebagai solusi jangka panjang.
Semua kebijakan dalam roadmap zero ODOL harus diterapkan secara merata di seluruh daerah, tidak hanya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat. Roadmap juga harus memuat skenario jangka pendek dan panjang serta disosialisasikan secara menyeluruh ke semua pemangku kepentingan.
"Kalau kebijakan ini tidak berlaku nasional dan hanya parsial ya pasti tidak efektif. Harus ada sinergi lintas sektor dan daerah. Tanpa perencanaan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan ODOL. Rencana ini diklaim telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
(jon)
Lihat Juga :
