Polemik Kebijakan Vasektomi, Wakil Ketua DPRD Jabar Usulkan Data Penerima Bansos Dibenahi

Proses ini penting untuk menjaga transparansi dan menghindari kecemburuan sosial akibat adanya warga yang tergolong mampu tetapi tetap menerima bantuan. Menurut Iwan, salah satu penyebab munculnya keresahan di masyarakat adalah ketidaktepatan sasaran penerima bansos.

Banyak kasus di mana warga yang dianggap mampu tetap memperoleh bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Oleh karena itu, Iwan menegaskan perlunya verifikasi ulang yang melibatkan partisipasi langsung warga melalui forum RT/RW. Langkah selanjutnya, adalah pemetaan ulang terhadap jenis bantuan sosial yang diberikan.

Dengan adanya data yang sudah diverifikasi ulang secara menyeluruh, waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan seharusnya bisa lebih cepat dan tepat.

"Kenapa harus pendataan RT/RW, kelurahan harus terbuka? Karena di situ masalahnya. Kadang warga, tetangga protes, yang miskin tidak kebagian. Nanti dilempar, itu data dari kementerian, kan inputnya dari RT/RW atau survei. Jadikan saja RT/RW yang bergerak bersepakat dengan warga, ini penting," kata Iwan.

Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah perlu menetapkan durasi pemberian bansos bagi tiap keluarga, disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan progres kemandirian ekonominya.

Iwan juga mendorong agar pemerintah menyelaraskan data bansos dengan data program pelatihan kerja dan kewirausahaan. Menurutnya, bantuan sosial tidak bisa diberikan secara terus-menerus tanpa solusi jangka panjang.

Oleh karena itu, warga miskin yang menerima bantuan juga perlu diarahkan ke program pelatihan atau peluang kerja yang sesuai, seperti pekerjaan kasar, pertanian, proyek bangunan, hingga bantuan usaha mikro seperti kuliner dan PKL.

"Kasih durasi, sampai kapan perlu dibantu, kalau seumur hidup, berapa persen yang harus begini? Itu tergantung, data bansos hubungkan dengan sistem informasi konseling berkeluarga dan usaha, di dalamnya termasuk edukasi kesanggupan jumlah anak," katanya.

Iwan juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan petugas konseling keluarga dan usaha/kerja yang dapat mendampingi warga penerima bantuan. Petugas ini bertugas memberikan edukasi soal manajemen keuangan, perencanaan keluarga, dan perkembangan usaha warga. Dengan begitu, program bansos tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendorong kemandirian.

"Adakan petugas konseling keluarga dan usaha. Mereka yang tempat curhat bapak-bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga keluarga miskin dalam usaha dan edukasi berkeluarga, jangan diam, datangi rumah-rumah warga," gagas Iwan.