Doa Warga Raja Ampat: Petahana Harus Tumbang dan Kami Memilih Kotak Kosong

WAISAI - Sekelompok masyarakat Kabupaten Raja Ampat , menggelar doa bersama yang bertujuan menginginkan calon petahana tumbang dalam Pilkada 2020 serta menolak calon tunggal.

Mereka juga siap memenangkan kotak kosong jika kandidat hanya satu pasangan calon saja . Video doa bersama itu pun viral di media sosial dengan durasi sekitar 5 menit dan telah dibagikan ratusan kali oleh para netizen, yang diunggah oleh salah seorang warganet Semuel Titus Rumbarak. (Baca juga : Kian Beringas di Usia 40 Tahun, Overeem TKO Augusto Sakai di UFC Vegas 9 )

Mirisnya lokasi mereka berdoa tak jauh dari ribuan massa simpatisan mengiringi pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Raja Ampat, Papua Barat, Abdul Faris Umlati dan Orideko Iriano Burdam ke KPUD untuk mendaftar, Sabtu (05/9/2020).

Mereka menggelar acara doa bersama agar Pilkada 9 Desember 2020 mendatang tidak memilih calon tunggal, tapi akan muncul calon lainnya untuk mengalahkan petahana. (BACA JUGA: Kogabwilhan III Bantah Klaim OPM yang Tewaskan 8 Prajurit TNI)

“Biarlah semua ini menjadi catatan sejarah bahwa kami selalu menangis hanya untuk menuntut sebua keadilan dan menangis untuk keberpihakan hukum. #SALAMANAKNEGERI, RAJA AMPAT, 05 SEPTEMBER 2020,” tulis Semuel dalam caption unggahan atau posting-an videonya.Dalam doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh tokoh gereja di Raja Ampat, yakni pendeta Padwa yang merupakan Ketua Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Kota Waisai Raja Ampat.(Baca juga : Ahmad Basarah: Alam Pikir dan Spiritualitas Puan Maharani Nasionalisme Religius )

Dalam kegiatan itu, warga setempat yang sebagian besar adalah masyarakat pribumi, melakukan doa bersama tepat di perapatan jalan, berkisar 100 meter dari kantor KPUD Raja Ampat.

Alasan mereka memilih lokasi ini agar tidak terjadi konflik dengan massa pendukung yang mengarak pasangan AFU-ORI serta dan aparat Kepolisian yang tengah berjaga-jaga di kantor KPUD Raja Ampat.

Dalam kegiatan doa bersama itu, Pendeta Padwa mengungkapkan doa bersama ini sebagai doa khusus bagi demi masa depan Kabupaten Raja Ampat. Selain itu menurut Padwa, mereka berdoa agar petinggi partai politik di Jakarta dapat memikirkan ulang pemberian surat dukungan kepada calon petahana Abdul Faris Umlati. (BACA JUGA: Residivis Sadis Kasus Curas Tewas Ditembak Satres Polres Musi Banyuasin)

Pimpinan Parpol di Jakarta, dapat memberikan dukungan kepada calon lainnya agar pilkada bupati dan wakil bupati di Raja Ampat bisa berjalan secara demokratis.

“Kami berdoa bersama untuk masa depan Raja Ampat ini. Kiranya para petinggi partai di Jakarta dapat memikirkan ulang keputusan mereka dan membatalkan keputusan partai serta menerbitkan surat keputusan kepada calon bupati dan wakil bupati lain, sehingga pilkada di Raja Ampat berlangsung secara demokratis. Masyarakat sudah tidak mau dipimpin bupati yang sekarang, makanya dukungan partai politik diambilnya semua,” kata Pendeta Padwa membuka kegiata doa bersama tersebut.

Lebih lanjut Padwa mengatakan, dalam Pilkada saat ini, sang petahana Abdul Faris Umlati, ini bukanlah Orang Asli Papua (OAP), sehingga seenaknya saja membuat kebijakan dan mengabaikan harapan besar OAP. Oleh karena itu, masyarakat Raja Ampat harus bersatu untuk melawannya.

“Anak-anakku, besok kita akan membangun kembali Raja Ampat dan kembali ke kampung kita masing-masing. Kita akan menghadapi kotak kosong. Dia (petahana) bukan anak negeri ini. Bahkan dari kita punya, hasilnya (yang dimiliki petahana). Dia membanggakan diri dan hari ini dia bersorak-sorak,” tegasnya sambil menghapus air matanya.

Dalam perhelatan pilkada bupati dan wakil bupati di Papua dan Papua Barat, menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu (6/9/2020) hari ini, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah mengeluarkan pernyatan tegas dimana mereka menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli orang Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi undang-undang otonomi khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. (BACA JUGA: Mantan Gubernur Sumut Optimistis Bobby-Aulia Bisa Benahi Masalah Medan Utara)

“Ayat 3 dalam uu otsus tertulis, “rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua,” jelas Murib.

Timotius menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya harus orang asli papua serta mendapat lampu hijau dari MRP.

“Yang kita perjuangan baik calon bupati dan wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati papua dan wakilnya non-Papua,” ujar Timotius Murib.

Timotius mengaku khawatir jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua.

Sementara itu, dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, sang petahanam Abdul Faris Umlati merupakan politikus dari partai Demokrat. Faris sendiri merupakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat, yang berhasil mendudukan sembilan kader terbaik asal Partai Demokrat menduduki kursi DPRD Kabupaten Raja Ampat.

Dalam pilkada kali ini, Faris mengambil putra asli Papua asal Raja Ampat, Orideko Burdam, yang merupakan seorang ASN dengan jabatan terakhir Kepala BPKAD Raja Ampat untuk menjadi wakilnya. Keduanya di usung dan didukung oleh 10 partai politik