Mutasi Pejabat di Pemkot Makassar Jangan Dibawa ke Ranah Politik
loading...
Komisi A DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Rencana mutasi yang bakal dilakukan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin , sunter dikaitkan dengan isu Pilkada 2020 mendatang, alhasil netralitas Pemerintah Kota (Pemkot) sempat diragukan. Padahal mutasi dalam lingkup organisasi pemerintahan dianggap hal yang lumrah.
Hal ini disamapikan Komisi A DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni. Ia mengaku tidak paham dengan pola pikir pihak yang mengaitkan hal ini. Sehingga dia menganggap pihak tersebut terlalu naif.
"Jadi terlalu naif kalau mau dikaitkan dengan Pilwalkot. Kalau soal mutasi itu kan ada kaitannya dengan kebutuhan organisasi. Ada jabatan yang lowong, tentunya harus diupayakan mengisi jabatan yang kosong karena ada yang pensiun atau untuk penyegaran," ujar anggota dewan bidang pemerintahan ini.
Ada urgensi yang mengharuskan jabatan tidak boleh kosong hingga dipegang oleh Plt, pemerintahan dianggap akan lebih optimal dengan adanya pejabat definitif yang memegang jabatan tersebut.
Selain itu proses mutasi tidak serta merta dilakukan begitu saja, butuh pertimbangan yang cukup matang oleh pemkot sebelum akhirnya mengambil keputusan.
"Itu bukan serta merta ada mutasi tetapi ada perencanaan sebelumnya oleh pak Pj wali kota dengan Baperjakat," ungkapnya.
"Saya rasa pak Pj wali kota dengan Baperjakat jauh hari sudah melihat pejabat eselon yang akan pensiun, sehingga bisa menyiapkan pejabat pengganti," kata Anton.
Terlebih Pj wali kota sendiri merupakan ASN, netralitas ASN yang dipertaruhkan tersebut tentunya sangat beresiko dan Pj sendiri dianggap tau betul hal tersebut.
"Pak Pj wali kota itu ASN, sudah tau apa akibatnya kalau ASN tidak netral. Sudah jelas ada aturan yg apabila dilanggar ada sanksinya," katanya lagi.
Anton meminta agar seluruh pihak mendukung upaya pemkot tersebut guna memaksimalkan kinerja pemerintahan utamanya di masa Pandemi COVID-19.
"Jadi diharapkan jangan terlalu jauh menggiring opini ke hal-hal politis sehubungan dengan adanya rencana mutasi di Pemkot ," pungkasnya.
Hal ini disamapikan Komisi A DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni. Ia mengaku tidak paham dengan pola pikir pihak yang mengaitkan hal ini. Sehingga dia menganggap pihak tersebut terlalu naif.
"Jadi terlalu naif kalau mau dikaitkan dengan Pilwalkot. Kalau soal mutasi itu kan ada kaitannya dengan kebutuhan organisasi. Ada jabatan yang lowong, tentunya harus diupayakan mengisi jabatan yang kosong karena ada yang pensiun atau untuk penyegaran," ujar anggota dewan bidang pemerintahan ini.
Ada urgensi yang mengharuskan jabatan tidak boleh kosong hingga dipegang oleh Plt, pemerintahan dianggap akan lebih optimal dengan adanya pejabat definitif yang memegang jabatan tersebut.
Selain itu proses mutasi tidak serta merta dilakukan begitu saja, butuh pertimbangan yang cukup matang oleh pemkot sebelum akhirnya mengambil keputusan.
"Itu bukan serta merta ada mutasi tetapi ada perencanaan sebelumnya oleh pak Pj wali kota dengan Baperjakat," ungkapnya.
"Saya rasa pak Pj wali kota dengan Baperjakat jauh hari sudah melihat pejabat eselon yang akan pensiun, sehingga bisa menyiapkan pejabat pengganti," kata Anton.
Terlebih Pj wali kota sendiri merupakan ASN, netralitas ASN yang dipertaruhkan tersebut tentunya sangat beresiko dan Pj sendiri dianggap tau betul hal tersebut.
"Pak Pj wali kota itu ASN, sudah tau apa akibatnya kalau ASN tidak netral. Sudah jelas ada aturan yg apabila dilanggar ada sanksinya," katanya lagi.
Anton meminta agar seluruh pihak mendukung upaya pemkot tersebut guna memaksimalkan kinerja pemerintahan utamanya di masa Pandemi COVID-19.
"Jadi diharapkan jangan terlalu jauh menggiring opini ke hal-hal politis sehubungan dengan adanya rencana mutasi di Pemkot ," pungkasnya.
(agn)
Explore More