Terapkan Keterbukaan Informasi, Ade Sumardi Buktikan Sudah Bentuk KTP di Lebak
Kamis, 17 Oktober 2024 - 22:18 WIB
loading...
A
A
A
"Secara otomatis transparansi itu keharusan, sehingga rakyat memiliki dan juga kewenangan untuk mengatahui apa yang harus mereka ketahui, termasuk APBD karena itu ada uang rakyat," ucap Ade yang mendampingi calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten ini.
Untuk itu sejak proses perumusan anggaran di DPRD hingga dijalankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dibuka sesuai dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
"Itu adalah hak mereka, mereka harus tahu dari planningnya, harus tahu pelaksanaanya. Juga informasi berapa APBD kita, apa yang harus mereka rasakan dan juga kemana sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak tahu yang dianggarkan oleh DPR dan juga eksekutif. Maka semuanya harus terbuka dan ini betul-betul harus terbuka secara nyata. Jangan hanya slogan," tandasnya.
Mantan wakil bupati Lebak ini juga sempat mengutip perkataan Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Ingat kata Gus Dur, ketika kita nunjuk satu orang, satu telunjuk kita ke depan tetapi empat adalah ke belakang, artinya jangan seperti itu," tuturnya.
Ucapan Ade ini disinyalir merespons pernyataan Dimyati Natakusumah, yang lebih dahulu mendapatkan kesempatan memaparkan pandangannya. Dalam paparannya, Dimyati sempat menyinggung soal kurangnya transparansi di Banten.
Menurutnya, permasalahan Banten sebelumnya karena tidak transparan dari mulai perencanaan anggaran. Perencanaan itu bukan top down (dari bawah), bukan kepentingan seseorang atau kelompok atau pengusaha.
Untuk itu sejak proses perumusan anggaran di DPRD hingga dijalankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dibuka sesuai dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
"Itu adalah hak mereka, mereka harus tahu dari planningnya, harus tahu pelaksanaanya. Juga informasi berapa APBD kita, apa yang harus mereka rasakan dan juga kemana sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak tahu yang dianggarkan oleh DPR dan juga eksekutif. Maka semuanya harus terbuka dan ini betul-betul harus terbuka secara nyata. Jangan hanya slogan," tandasnya.
Mantan wakil bupati Lebak ini juga sempat mengutip perkataan Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Ingat kata Gus Dur, ketika kita nunjuk satu orang, satu telunjuk kita ke depan tetapi empat adalah ke belakang, artinya jangan seperti itu," tuturnya.
Ucapan Ade ini disinyalir merespons pernyataan Dimyati Natakusumah, yang lebih dahulu mendapatkan kesempatan memaparkan pandangannya. Dalam paparannya, Dimyati sempat menyinggung soal kurangnya transparansi di Banten.
Menurutnya, permasalahan Banten sebelumnya karena tidak transparan dari mulai perencanaan anggaran. Perencanaan itu bukan top down (dari bawah), bukan kepentingan seseorang atau kelompok atau pengusaha.
Lihat Juga :
