Inisiatif Inklusif untuk Mengembangkan Akses Layanan Kesehatan di Sulawesi Selatan

Faluphy Mahmud, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan, menyampaikan hal senada. Falupy Mahmud yang akrab disapa Lutfi, adalah mantan Ketua Ikatan Difabel Enrekang (IDE) selama vaksinasi massal Covid-19 beberapa tahun lalu.

Bagi para penyandang disabilitas di Enrekang, Sulawesi Selatan, wilayah dengan topografi pegunungan, tantangannya berbeda. "Mobilitas untuk mengikuti program vaksinasi sulit, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda," katanya.

Lutfi menjelaskan, kondisi medan dan rumah panggung tradisional di Enrekang menghambat mobilitas penyandang disabilitas fisik sehingga sulit mengakses lokasi vaksinasi.

Sebelum ada dukungan AIHSP untuk program vaksinasi, kegiatan vaksinasi sering kali diadakan di lokasi-lokasi seperti kantor desa atau gedung-gedung publik yang tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

“Akibatnya, banyak teman saya yang memiliki keterbatasan fisik merasa sangat kesulitan. Namun dengan adanya program AIHSP, proses vaksinasi menjadi jauh lebih nyaman bagi mereka,” kata Lutfi.

Ia meyakini bahwa melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan kegiatan vaksinasi merupakan bagian dari upaya menjadikan proses vaksinasi lebih inklusif. Mengingat penyandang disabilitas memiliki kebutuhan unik, yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh mereka, keterlibatan aktif sejak awal memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi dan tantangan dapat diatasi. Sebagai Ketua IDE saat itu, Lutfi aktif melakukan edukasi ekstensif. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada rekan sejawatnya, tetapi juga kepada pemangku kepentingan layanan kesehatan dan staf Puskesmas.

Ia menyebutkan, sejak AIHSP mulai mendukung program tersebut, penyandang disabilitas menjadi fokus utama upaya vaksinasi. “Sebelumnya, upaya vaksinasi tidak difokuskan pada penyandang disabilitas, sehingga banyak yang terabaikan,” ujarnya.

Saat diundang pemerintah untuk berpartisipasi dengan dukungan AIHSP, Lutfi mengatakan mereka awalnya berfokus pada peningkatan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang standar disabilitas.

“Dulu pemerintah kurang paham, bahkan menggunakan istilah-istilah lama seperti ‘cacat’ yang sering kita dengar. Pemerintah seharusnya menggunakan istilah yang lebih manusiawi seperti ‘penyandang disabilitas’ atau ‘difabel’,” katanya.

Ia juga menyebutkan, saat proses vaksinasi, beberapa penyandang disabilitas membutuhkan perlengkapan khusus, seperti kursi roda atau alat transportasi. Dalam kasus seperti ini, akan lebih efektif jika tenaga kesehatan mendatangi mereka secara langsung karena keterbatasan mobilitas mereka. "Kunjungan door to door diperlukan karena beberapa teman saya tidak bisa keluar rumah dengan mudah, terutama yang tinggal di rumah panggung. Lebih mudah jika tenaga kesehatan yang dating ke rumah mereka," jelasnya.