DPRD Parepare Pertimbangkan Pengusulan Helm Scanner
loading...
A
A
A
PAREPARE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, mempertimbangkan pengadaan helm scanner yang diusulkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Parepare.
Hal ini diusulkan saat agenda konsultasi Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020.
Ketua Komisi II DPRD Parepare , Kamaluddin Kadir mengatakan, pihaknya mempertimbangkangkan rencana pengadaan helm yang disebut-sebut dapat membaca suhu tubuh tanpa menyentuh fisik orang tersebut, karena dianggap tidak menjadi hal yang urgent untuk Parepare saat ini.
"Masih banyak hal penting yang mestinya jadi prioritas. Karena dalam penanganan COVID-19 , pemulihan ekonomi tentunya lebih penting," kata dia.
Masih banyak cara dengan alat lain yang dapat digunakan dalam mendeteksi suhu tubuh, dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Mengingat saat ini, kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan.
"Perlu ada penghematan anggaran. Namun konsultasi terkait hal itu di Komisi II bukan final. Nanti akan diputuskan pada rapat Badan Anggaran," jelasnya.
Penanggulangan penyebaran Corona, kata Kamaluddin lagi, masih bisa dilakukan dengan cara-cara lain, seperti dengan tetap mengintenskan imbauan menggunakan masker, jaga jarak serta dengan menggunakan alat sesuai standar.
Pada anggaran perubahan, DKOP total anggaran yang diajukan mencapai Rp14 miliar. Kamaluddin menambahkan, namun dipangkas sekitar Rp4 miliar dan tersisa Rp10,7 Miliar.
"Kita sarankan pada DKOP, agar anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu urgent, digeser buat hal-hal yang lebih prioritas. Utamanya dalam pemulihan ekonomi rakyat," paparnya.
Informasi yang didapatkan, DKOP mengusulkan dua unit pengadaan helm pintar dengan harga satuan perunitnya Rp90 juta. Helm scanner sendiri, diklaim dapat mendeteksi suhu tubuh dari radius tertentu hingga 10 meter.
Kepala DKOP, Amarun Agung Hamka yang hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut, enggan berkomentar, dengan tidak merenspon ketika dihubungi melalui telepon selularnya.
Hal ini diusulkan saat agenda konsultasi Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020.
Ketua Komisi II DPRD Parepare , Kamaluddin Kadir mengatakan, pihaknya mempertimbangkangkan rencana pengadaan helm yang disebut-sebut dapat membaca suhu tubuh tanpa menyentuh fisik orang tersebut, karena dianggap tidak menjadi hal yang urgent untuk Parepare saat ini.
"Masih banyak hal penting yang mestinya jadi prioritas. Karena dalam penanganan COVID-19 , pemulihan ekonomi tentunya lebih penting," kata dia.
Masih banyak cara dengan alat lain yang dapat digunakan dalam mendeteksi suhu tubuh, dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Mengingat saat ini, kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan.
"Perlu ada penghematan anggaran. Namun konsultasi terkait hal itu di Komisi II bukan final. Nanti akan diputuskan pada rapat Badan Anggaran," jelasnya.
Penanggulangan penyebaran Corona, kata Kamaluddin lagi, masih bisa dilakukan dengan cara-cara lain, seperti dengan tetap mengintenskan imbauan menggunakan masker, jaga jarak serta dengan menggunakan alat sesuai standar.
Pada anggaran perubahan, DKOP total anggaran yang diajukan mencapai Rp14 miliar. Kamaluddin menambahkan, namun dipangkas sekitar Rp4 miliar dan tersisa Rp10,7 Miliar.
"Kita sarankan pada DKOP, agar anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu urgent, digeser buat hal-hal yang lebih prioritas. Utamanya dalam pemulihan ekonomi rakyat," paparnya.
Informasi yang didapatkan, DKOP mengusulkan dua unit pengadaan helm pintar dengan harga satuan perunitnya Rp90 juta. Helm scanner sendiri, diklaim dapat mendeteksi suhu tubuh dari radius tertentu hingga 10 meter.
Kepala DKOP, Amarun Agung Hamka yang hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut, enggan berkomentar, dengan tidak merenspon ketika dihubungi melalui telepon selularnya.
(agn)