Pj. Gubernur Jatim Ingatkan Peran Penting Humas sebagai Napas Organisasi dan Corong Pemerintah
loading...
A
A
A
BATU - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengingatkan pentingnya peran humas saat membuka Government Public Relations (GPR) Academy BPSDM Jatim Bootcamp Tahun 2024 di Royal Orchids Garden Hotel and Condominium, Kota Batu, Rabu (21/8/2024).
Menurut Adhy, Humas merupakan napas dalam sebuah organisasi sekaligus corong pemerintah. Utamanya dalam menyampaikan informasi, kebijakan atau program kepada masyarakat.
"Peran Humas sangat penting dan menentukan dari sebuah eksistensi entitas di pemerintahan dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan," ujarnya.
Adhy mengatakan, pemerintah sangat bergantung pada kepiawaian humas untuk mengelola sebuah informasi dengan baik serta mem-branding pemerintah terhadap kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Adhy menegaskan bahwa humas harus mampu mengomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah maupun stakeholder kepada masyarakat. Bahkan, ketika terjadi turbulence ataupun muncul isu negatif humas harus bisa meredamnya.
"Peran humas harus bisa dirasakan dan memberi dampak terhadap persoalan yang terjadi melalui saluran informasi yang ada. Di antaranya website maupun media sosial milik pemerintah lainnya,” katanya.
Peran humas, lanjut Pj. Gubernur Adhy, harus mampu mengomunikasikan program pemerintah agar lebih efektif diterima oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital informasi saat ini harus menjadikan Humas bisa menangkal berbagai serangan siber yang terjadi di lingkungan pemerintah. Terutama pada saat netralitas pemerintah mengadapi Pemilukada pada Oktober mendatang.
“Oleh karenanya, konten-konten yang dibuat, analisa media, desain grafis maupun flayer harus berbasis kekinian. Pemahaman ini harus disamakan melalui GPR Academy Humas Pemerintah,” ujarnya.
Kapasitas para tenaga Humas, kata Adhy, harus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi, seperti melalui Artificial Intelligence (AI) dan berbagai digital informasi lain. Ke depan Humas harus bisa membuat konten efektif, memonitor berita positif maupun negatif melalui search engine yang efektif sampai topik apa yang paling menarik dan sedang dibicarakan masyarakat.
"Kerja kerja Humas ini harus berdampak terhadap pelayanan publik terutama kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan program maupun kebijakan pemerintah," katanya.
Pj. Gubernur Adhy pun mempersilakan kepada para Pranata Humas seluruh Indonesia dan Jawa Timur untuk mereplikasi pemerintah daerah yang sudah memiliki kebijakan program kehumasan yang sudah efektif.
Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto mengatakan, kegiatan GPR Academy ini merupakan respon konkrit dalam rangka membangun kesadaran bersama tentang urgensi menjaga dan meningkatkan reputasi positif pemerintah dimata masyarakat melalui kerja kerja profesional.
"Reputasi pemerintah yang baik diyakini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahkan investor," ujarnya.
Menurut Ramliyanto, akselerasi digital pemerintahan dan kompetensi humas pemerintah yang relevan juga dipercaya dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menuju dynamic governance sebagai birokrasi di negara maju di dunia.
"Kegiatan GPR Academy 2024 Botcamp 2024 ini merupakan bentuk Gerak Cepat Pemprov Jatim dalam menyiapkan Humas Pemerintah dalam mengawal serta menjaga kondusifitas iklim informasi dan komunikasi publik menyambut Pilkada 2024. Juga merespons konkret menuju Indonesia Emas 2024," tuturnya.
GPR Academy Bootcamp 2024 ini merupakan kali kedua diselenggarakan BPSDM Jatim. Pada GPR Academy Bootcamp tahun 2024 ini mengambil tema 'Penguatan Eksistensi Humas Menuju Indonesia Emas 2045' dengan menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Dyah Sugianto (Iprahumas), Anton Santoso (LKBN Antara), Ibnu Yunianto (Pimred Jawa Pos), I Gede Alfian (Prahum Ahli Muda Setdaprov Jatim) dan Rizqiani Putri (Sinergi Bicara).
Menurut Adhy, Humas merupakan napas dalam sebuah organisasi sekaligus corong pemerintah. Utamanya dalam menyampaikan informasi, kebijakan atau program kepada masyarakat.
"Peran Humas sangat penting dan menentukan dari sebuah eksistensi entitas di pemerintahan dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan," ujarnya.
Adhy mengatakan, pemerintah sangat bergantung pada kepiawaian humas untuk mengelola sebuah informasi dengan baik serta mem-branding pemerintah terhadap kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Adhy menegaskan bahwa humas harus mampu mengomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah maupun stakeholder kepada masyarakat. Bahkan, ketika terjadi turbulence ataupun muncul isu negatif humas harus bisa meredamnya.
"Peran humas harus bisa dirasakan dan memberi dampak terhadap persoalan yang terjadi melalui saluran informasi yang ada. Di antaranya website maupun media sosial milik pemerintah lainnya,” katanya.
Peran humas, lanjut Pj. Gubernur Adhy, harus mampu mengomunikasikan program pemerintah agar lebih efektif diterima oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital informasi saat ini harus menjadikan Humas bisa menangkal berbagai serangan siber yang terjadi di lingkungan pemerintah. Terutama pada saat netralitas pemerintah mengadapi Pemilukada pada Oktober mendatang.
“Oleh karenanya, konten-konten yang dibuat, analisa media, desain grafis maupun flayer harus berbasis kekinian. Pemahaman ini harus disamakan melalui GPR Academy Humas Pemerintah,” ujarnya.
Kapasitas para tenaga Humas, kata Adhy, harus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi, seperti melalui Artificial Intelligence (AI) dan berbagai digital informasi lain. Ke depan Humas harus bisa membuat konten efektif, memonitor berita positif maupun negatif melalui search engine yang efektif sampai topik apa yang paling menarik dan sedang dibicarakan masyarakat.
"Kerja kerja Humas ini harus berdampak terhadap pelayanan publik terutama kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan program maupun kebijakan pemerintah," katanya.
Pj. Gubernur Adhy pun mempersilakan kepada para Pranata Humas seluruh Indonesia dan Jawa Timur untuk mereplikasi pemerintah daerah yang sudah memiliki kebijakan program kehumasan yang sudah efektif.
Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto mengatakan, kegiatan GPR Academy ini merupakan respon konkrit dalam rangka membangun kesadaran bersama tentang urgensi menjaga dan meningkatkan reputasi positif pemerintah dimata masyarakat melalui kerja kerja profesional.
"Reputasi pemerintah yang baik diyakini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahkan investor," ujarnya.
Menurut Ramliyanto, akselerasi digital pemerintahan dan kompetensi humas pemerintah yang relevan juga dipercaya dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menuju dynamic governance sebagai birokrasi di negara maju di dunia.
"Kegiatan GPR Academy 2024 Botcamp 2024 ini merupakan bentuk Gerak Cepat Pemprov Jatim dalam menyiapkan Humas Pemerintah dalam mengawal serta menjaga kondusifitas iklim informasi dan komunikasi publik menyambut Pilkada 2024. Juga merespons konkret menuju Indonesia Emas 2024," tuturnya.
GPR Academy Bootcamp 2024 ini merupakan kali kedua diselenggarakan BPSDM Jatim. Pada GPR Academy Bootcamp tahun 2024 ini mengambil tema 'Penguatan Eksistensi Humas Menuju Indonesia Emas 2045' dengan menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Dyah Sugianto (Iprahumas), Anton Santoso (LKBN Antara), Ibnu Yunianto (Pimred Jawa Pos), I Gede Alfian (Prahum Ahli Muda Setdaprov Jatim) dan Rizqiani Putri (Sinergi Bicara).
(ars)