Pembahasan APBD-Perubahan Pemprov Sulsel Belum Pasti

MAKASSAR - Rencana pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 Pemprov Sulsel masih dipertimbangkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2020 baru akan diusulkan ke Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda).

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel , Junaedi mengaku, penyusunan RKPD Perubahan sudah dirampungkan. RKPD ini akan menjadi tolak ukur bagi penyusunan bijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 Pemprov Sulsel .

"Jadi untuk RPKD Perubahan sudah selesai 18 Agustus lalu. Sisa kami konsultasi ke Ditjen Bangda Kemendagri untuk bagaimana proses KUA PPAS Perubahan selanjutnya," papar Edi kepada SINDOnews, kemarin. Baca : APBD Perubahan Sulsel Segera Dibahas, Anggaran Tengah Ditata Kembali

Dia melanjutkan, sampai RKPD Perubahan itu sudah difasilitasi Ditjen Bangda Kemendagri , pihaknya belum mengagendakan tahapan selanjutnya untuk pembahasan Perubahan APBD.

"Kondisinya inikan masih pandemi. Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah bahwa sudah berakhir masa pandemi sehingga kemungkinan besar pergeseran anggaran refocusing dan realokasi masih terus bergerak. Sehingga masih dipertimbangkan dilanjutkan perubahan," lanjutnya.

Selain itu, saat ini masih pembahasan KUA-PPAS Pokok 2021 juga sementara dilakukan. Kemungkinan kata dia, setelah tahapan ini selesai baru dilanjutkan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2021.

"Kemudian yang kedua, kita masih membahas KUA PPAS Pokok 2021. Jadi mungkin setelah itu baru kita fokuskan (pembahasan anggaran perubahan)," tegas Edi. Baca Juga : Pemprov Mulai Pacu 3 Proyek Strategis, Salah Satunya Twin Tower di CPI

Meski begitu, Edi mengungkapkan, anggaran perubahan akan diarahkan untuk pemulihan atau recovery ekonomi atas dampak pandemi. Penataan anggaran tiap OPD juga dilakukan. Hal ini juga tergambar dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 yang telah disusun. Baca Lagi : Target Ekonomi Tumbuh 4,5% Kuartal 3, Kegiatan Kontruksi Dipacu di Sulsel

"Jadi RKPD perubahan 2020 kan intinya dalam Permendagri ditegaskan, perubahan dilakukan karena ada asumsi yang tidak sesuai target dasar. Tentu kondisi pandemi menjadi salah satu hal yang mendasari sehingga perlu dilakukan perubahan APBD. Sehingga tentu mungkin ada penyesuaian target pendapatan, kemudian pertumbuhan ekonomi, target lainnya yang terkait dengan ekonomi makro," papar Edi.

Sebelumnya Kepada BKAD Sulsel , Muhammad Rasyid juga belum bisa memastikan agenda APBD Perubahan bersama DPRD Sulsel. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pembahasan rancangan KUA-PPAS 2021. "Pembahasan APBD Perubahan belum ada. Kalau draft KUA-PPAS 2021 sudah diserahkan ke DPRD," tukas Rasyid.