Bimtek KIM di Sulawesi Dorong Peningkatan Platform Digital Kemitraan

KENDARI - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Platform Digital Kemitraan Bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Wilayah Sulawesi dan Wilayah RAN PPDT digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel, Selasa (25/6/2024). Sekda Sultra, Asrun Lio yang membuka Bimtek KIM mengapresiasi bimtek yang diselenggarakan tersebut.

Menurutnya, cukup banyak komunitas dari KIM yang sudah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat. “Contohnya, KIM Graha Asri Watulondo yang berhasil menoreh prestasi nasional dengan kategori KIM Inovatif pada festival Kimfest 2023 di Surabaya,” bebernya.

Melalui KIM pula, akses informasi bisa lebih terbuka dan transparan sehingga potensi daerah yang dimiliki bisa lebih mudah untuk dikenalkan. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan digitalisasi, sehingga segala akses informasi harus semakin mudah.

“Pemberitaan yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terlihat perkembangannya yang semakin baik, untuk masyarakat sendiri tentu akan lebih kreatif lagi,” katanya.



Ia pun berharap Bimtek KIM hari itu bisa mendorong hal yang lebih positif bagi pembangunan sebuah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

“Saya tentu berharap KIM dengan berbagai perannya bisa membantu pemerintah daerah dalam mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama menjelaskan bahwa peranan KIM di era digital saat ini sangatlah membantu untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. KIM bisa menjadi wadah untuk berkumpul dan mengembangkan ide-ide kreatif.

“Pembangunan itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada masyarakatnya, nah pengelolaan KIM di era dgital ini bisa lebih terkenal di internet sehingga bisa mencari peluang-peluang,” jelasnya.



Dibeberkannya bahwa melalui KIM bisa menjadi wadah yang tergabung baik secara individu maupun kelompok. Pihaknya juga memberikan kemudahan melalui website yang diberikan secara gratis. Menurutnya, semakin terbiasa untuk menggunakan internet maka potensi yang dimiliki daerah atau UMKM bisa semakin terpublikasi.

“Kita fasilitasi ke dunia digital salah satunya melalui bimtek platform digital dan menghubungkan ke kementerian lain karena substansi kita berbeda-beda, ada pendidikan, olahraga, kesenian, UMKM, wisata,” bebernya.

Lanjutnya, bahwa kedudukan KIM saat ini hingga ke bawah yakni pedesaan sementara ruang lingkup kerjanya tidak terbatas, sehingga melalui KIM, semua orang bisa mengakses informasi yang menjadikan nilai jual atau potensi terhadap produk tertentu bisa lebih dikenal dan memiliki nilai jual.

“Kan di era saat ini, apa-apa bisa dibuat konten, ini salah satu bentuk promosi, sehingga kalau ada kontennya yang menarik bisa diupload di website KIM, sehingga siapapun bisa melihat,” katanya.

Hal senada disampaikan Mochamad Wendy, Business Analyst KIM.id bahwa manajemen penggunaan platform KIM terpusat dari atas hingga ke bawah, sehingga bisa saling membantu dalam memberikan pendampingan.

“Penggunaan platform KIM ini dikelolah dengan baik dari pusat yakni Kementerian Kominfo dan kementerian dan lembaga lainnya, provinsi dibawah Dinas Kominfo lalu Dinas Kominfo kab/kota dan desa atau kelurahan (kelompok masyarakat,” katanya.

Sementara untuk pembentukannya sendiri, diawali dengan pengajuan SK kades pembentukan KIM, lalu mengajukan registrasi KIM ke Diskominfo serta mengelolah website KIM pada platform Kelola.kim.id. Setelah itu, Dinas Kominfo kabupaten/kota memiliki tugas untuk melakukan registrasi KIM menerbitkan Noreg KIM, membuatkan platform website KIM, membuat domain KIM dan membuat akun web KIM.

“ Akses informasi bagi penggiat kim, dasar pengembangan penggiat KIM dimudahkan. Alur aktivasinya juga sama skema ini dibuat menunjukkan kolaborasi dari sistem supporting dan pendampingan penggunaan, agar tidak hilang arah , mereka mengadu ke admin terdekat yakni kabupaten/kota,” jelasnya.

Dtambahkannya pula bahwa dalam pengelolaan website KIM ini dapat dilihat dengan jelas mana yang aktif dan tidak melalui daftar konten yang sudah disediakan. Bagaimana penggita KIM aktif dalam mengupdate konten atau kegiatan yang dimiliki.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Hj Nursam Dewi mengaku sangat bangga, bimtek tersebut dapat diselenggarakan di Kota Kendari. Menurutnya, KIM sangat bermanfaat .

“Kalau untuk Kota Kendari sendiri sangat bermanfaat kenapa saya katakana begitu karena dari konvensional bisa menjadi digitalisasi,” ujarnya.

Dengan adanya KIM, maka akses informasi yang didapat tentu lebih cepat. “Artinya ada percepatan komunikasi informasi di segala bidang, itu yang paling dirasakan manfaatnya untuk Kota Kendari,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa hingga saat ini sudah terdapat 10 KIM yang terbentuk dari berbagai kecamatan yang ada di Kendari, hanya saja yang sudah memiliki digitalisasi baru empat kecamatan yakni Kecamatan Puuwatu, Baruga, Poasia dan Kecamatan Nambo.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (Putri) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), Ahmad atau Daeng Lompo yang juga hadir dalam Bimtek KIM di Kota Kendari mengatakan bahwa KIM merupakan wadah untuk bertransformasi.

“Kalau memang kawan-kawan mau mendapatkan penghasilan yang luar biasa maka mulai dari KIM ini,” tegasnya.

Sebagai pendiri Pantai Panrita Lopi di Kukar, ia mengatakan bahwa sudah banyak terbantu dengan ia tergabung dalam KIM. Menurutnya bahwa KIM adalah leader.

“Perlu dihapami bahwa di KIM itu tidak digaji tapi KIM adalah wadah, melalui KIM kita bisa sejahtera karena inovasi. KIM ini juga bisa dikatakan sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Ditekankannya bahwa poin penting dengan kahadiran KIM yakni adanya interaksi dan kolaborasi sehingga bisa membuat potensi daerah bisa lebih maju. “Melalui KIM kitab isa berinteraksi dengan siapa saja sehingga jika ada kecocokan maka terjalinlah kolaborasi. KIM ini menjadi operator yang bisa mempublikasikan semua potensi yang ada baik UMKM, ekonomi kreatif dan berbagai potensi lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui berdasarkan laporan hasil aktivasi KIM.id yang masuk sejak tanggal 22 hingga 25 Juni terdapat 31 admin kabupaten/kota dan sebanyak 48 admin KIM yang melakukan aktivitasi KIM.id