Gubernur, Pangdam, Kapolda Disuntik Vaksin Sinovach 25 Agustus 2020
loading...
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudy Sufahriadi bakal disuntik calon vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovach, China.
Ridwan Kamil mengungkapkan, dirinya bersama Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar dijadwalkan menjalani penyuntikan vaksin, Selasa 25 Agustus 2020 mendatang. Kang Emil, sapaan akrabnya berharap, pelaksanaan uji klinis vaksin tersebut berjalan lancar.
"Kami bertiga terjadwal di tanggal 25 ya, tanggal 25 itu hari Selasa. Jadi, hari Selasa mohon izin Pak KSAD, Pak Wakapolri, kami akan menjadi relawan di sana bersama masyarakat dan dilakukan penyuntikan vaksin," tutur Kang Emil dalam pertemuan dengan KSAD, Jenderal TNI Andika Prakasa dan Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/8). (BACA JUGA: Zarco Dinyatakan Bersalah dalam Kecelakaan Horor di MotoGP Austria)
Kang Emil memohon doa dari KSAD dan Wakapolri serta masyarakat, agar seluruh proses uji klinis berjalan lancar tanpa kendala. Menurutnya, keikutsertaannya menjadi relawan uji klinis sebagai salah satu bentuk bela negara dalam mengatasi pandemi COVID-19.
"Doakan lancar karena kalau ada reaksi-reaksi ya kami harus bertanggung jawab dan juga menjadi kesaksian. Tapi, sampai hari ini, dari ratusan (relawan yang) sudah (disuntik), alhamdulillah lancar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kang Emil pun mengapresiasi pernyataan KSAD yang menyatakan bahwa pemberian vaksin COVID-19 secara massal kepada masyarakat membutuhkan keterlibatan TNI dan Polri, sehingga waktu pemberian vaksin dapat dipersingkat. (BACA JUGA: DPR Pertanyakan Standar Ganda BPOM Terhadap Obat Buatan Unair)
"Jadi, pemberian vaksin kepada masyarakat secara massal tidak harus menunggu proses satu tahun, tapi bisa hanya sampai tiga bulan, dengan adanya keterlibatan TNI dan Polri. Dan kalau Desember lancar, maka Januari sudah bisa diproduksi vaksinnya," katanya.
Sementara itu, Jenderal TNI Andika Prakasa mengatakan, pada 19 Agustus 2020 lalu, pihaknya sudah menyerahkan hasil uji klinis termasuk corrective and preventive action (CAPA) obat anti-COVID-19 temuan Universitas Airlangga kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Itu adalah memang tindakan yang diminta berdasarkan koreksi dari BPOM pada saat inspeksi akhir bulan lalu," imbuhnya. (BACA JUGA: Melihat Keunikan Pembuatan Sepeda Berbahan Kayu)
Menurut Wakil Ketua Pelaksana I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, BPOM dan pihaknya sepakat melakukan yang terbaik. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk melakukan review hasil uji klinis maupun corrective and preventive action yang juga merupakan koreksi dari BPOM.
"Apabila nanti ditemukan ada kekurangan-kekurangan dalam temuan itu, pasti akan disempurnakan," katanya.
Ridwan Kamil mengungkapkan, dirinya bersama Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar dijadwalkan menjalani penyuntikan vaksin, Selasa 25 Agustus 2020 mendatang. Kang Emil, sapaan akrabnya berharap, pelaksanaan uji klinis vaksin tersebut berjalan lancar.
"Kami bertiga terjadwal di tanggal 25 ya, tanggal 25 itu hari Selasa. Jadi, hari Selasa mohon izin Pak KSAD, Pak Wakapolri, kami akan menjadi relawan di sana bersama masyarakat dan dilakukan penyuntikan vaksin," tutur Kang Emil dalam pertemuan dengan KSAD, Jenderal TNI Andika Prakasa dan Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/8). (BACA JUGA: Zarco Dinyatakan Bersalah dalam Kecelakaan Horor di MotoGP Austria)
Kang Emil memohon doa dari KSAD dan Wakapolri serta masyarakat, agar seluruh proses uji klinis berjalan lancar tanpa kendala. Menurutnya, keikutsertaannya menjadi relawan uji klinis sebagai salah satu bentuk bela negara dalam mengatasi pandemi COVID-19.
"Doakan lancar karena kalau ada reaksi-reaksi ya kami harus bertanggung jawab dan juga menjadi kesaksian. Tapi, sampai hari ini, dari ratusan (relawan yang) sudah (disuntik), alhamdulillah lancar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kang Emil pun mengapresiasi pernyataan KSAD yang menyatakan bahwa pemberian vaksin COVID-19 secara massal kepada masyarakat membutuhkan keterlibatan TNI dan Polri, sehingga waktu pemberian vaksin dapat dipersingkat. (BACA JUGA: DPR Pertanyakan Standar Ganda BPOM Terhadap Obat Buatan Unair)
"Jadi, pemberian vaksin kepada masyarakat secara massal tidak harus menunggu proses satu tahun, tapi bisa hanya sampai tiga bulan, dengan adanya keterlibatan TNI dan Polri. Dan kalau Desember lancar, maka Januari sudah bisa diproduksi vaksinnya," katanya.
Sementara itu, Jenderal TNI Andika Prakasa mengatakan, pada 19 Agustus 2020 lalu, pihaknya sudah menyerahkan hasil uji klinis termasuk corrective and preventive action (CAPA) obat anti-COVID-19 temuan Universitas Airlangga kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Itu adalah memang tindakan yang diminta berdasarkan koreksi dari BPOM pada saat inspeksi akhir bulan lalu," imbuhnya. (BACA JUGA: Melihat Keunikan Pembuatan Sepeda Berbahan Kayu)
Menurut Wakil Ketua Pelaksana I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, BPOM dan pihaknya sepakat melakukan yang terbaik. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk melakukan review hasil uji klinis maupun corrective and preventive action yang juga merupakan koreksi dari BPOM.
"Apabila nanti ditemukan ada kekurangan-kekurangan dalam temuan itu, pasti akan disempurnakan," katanya.
(vit)