43 Negara Bertemu di Kaltim Komitmen Bersama Cegah Laju Perubahan Iklim

SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tuan rumah Forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) pada 23-29 Mei 2024. Pertemuan Negara Selatan-Selatan itu dipusatkan di Kota Balikpapan. Organisasi negara-negara pemilik hutan tropis dunia itu beranggotakan Indonesia, Brazil dan Congo.

Dalam pertemuan penting itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mempresentasikan strategi provinsi atau subnasional dalam Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan atau Governor’s Climate Forests Task Force (GCF Task Force).

Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah/subnasional) dijelaskan Akmal, memiliki kepedulian tinggi dalam berbagai regulasi dan program untuk menekan laju deforestasi dan mendorong konservasi. Komitmen ini pun diyakini tidak akan menemui hasil maksimal tanpa kemitraan yang kuat dan kolaboratif dari semua elemen pemerintah dan masyarakat. Implementasi upaya pencegahan degradasi hutan dan deforestasi itu juga memerlukan dukungan serius sektor swasta (private sector).

Dengan bangga Akmal pun menyebut Kalimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki tingkat kepedulian dan kekompakan sangat luar biasa dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. Kaltim pun sangat serius mencegah laju perubahan iklim ekstrem.



"Satu-satunya provinsi yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Kalimantan Timur," bangga Akmal Malik dalam acara pembukaan South-South Knowledge Exchange di Hotel Platinum Balikpapan, Senin 27 Mei 2024.

"Ini yang pertama di Indonesia," sambungnya.

Komitmen dan kebijakan Kaltim ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi provinsi atau subnasional lain di dunia. Selain itu juga memastikan regulasi pemerintah mampu menggugah semua pihak bahwa menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah.

"Tetapi juga tanggung jawab private sector serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat," tegas Akmal.



Jika semua mengetahui bahwa karbon memiliki nilai ekonomi, maka ini akan mendorong semua pihak mau terlibat aktif menjaga karbon yang bersumber dari gambut, hutan dan mangrove.

Akmal pun berharap World Bank melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif menyelamatkan bumi dari negara pemilik hutan tropis dunia.

"Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon, karena mau menjaga hutannya," tandas Akmal.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini pun menyinggung peran besar Indonesia (Kaltim) dalam berbagai upaya menahan laju perubahan iklim (climate change) yang kemudian berbuah kompensasi dari negara-negara donor melalui Bank Dunia/World Bank.