Kisah Jenderal Soemitro, Tentara Kesayangan Soeharto dari Ramalan Boneka Jailangkung
Jum'at, 03 Mei 2024 - 06:47 WIB
loading...
A
A
A
Namun di tengah Soemitro menjalani pendidikan, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang dipicu konflik internal Angkatan Darat dan partai politik. Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution menempatkan tank-tank di sekitar Istana Presiden.
Kala itu tank itu untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Lulus dari Seskoad, karier Soemitro moncer. Ia diangkat menjadi Asisten 2 Panglima Tentara Teritorium (TT) V/Brawijaya.
Baca Juga: Kisah Kusni Kasdut, Bandit Legendaris dan Pejuang Kemerdekaan yang Dihukum Mati Presiden Soeharto
Kemudian jabatannya naik menjadi Kepala Staf Resimen pada 1953 dan Komandan Resimen pada 1955. Setahun kemudian, Soemitro kembali Bandung menjadi pengajar di Seskoad sekaligus mengambil Sekolah Lanjutan Perwira II.
Soemitro kembali melanjutkan pendidikan militernya. Dia masuk Sekolah Staf dan Komando ABRI. Setelah selesai, Soemitro berangkat ke luar negeri untuk belajar di Fuhrungsakademie der Bundeswehr di Hamburg, Jerman Barat.
Pulang ke Tanah Air, pada 1965, Soemitro diangkat menjadi Panglima Kodam IX/Mulawarman yang membawahi wilayah Kalimantan Timur. Ia membangun reputasi sebagai jenderal antikomunis dengan menangkapi para pejabat terkait PKI di Kalimantan Timur.
Tindakan itu mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Pada akhir 1965, Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang tengah berupaya mengambil alih kekuasaan, kemudian menarik Soemitro ke Jakarta untuk menjadi stafnya.
Baca Juga: Kisah Mayor Sabarudin, Sosok Prajurit Bengis Berjuluk Macan Sidoarjo
enarikan ini sebagai strategi mendapatkan dukungan dari para perwira dari berbagai etnis. Soemitro dan Basuki Rahmat mewakili Provinsi Jawa Timur. Ketegangan politik yang terjadi pada Maret 1996 mendorong Soeharto mengumpulkan perwira Angkatan Darat.
Soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno perlu dipisahkan dengan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam G30S/PKI. Dalam pertemuan itu diputuskan melakukan penangkapan menteri saat sidang pelantikan Kabinet Dwikora pada 11 Maret 1966.
Sebagai pelaksananya adalah Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD). Soemitro yang bertugas mencatat perintah kemudian meneruskannya kepada pasukan. Saat pasukan sudah mulai bergerak, salah satu staf pribadi Soeharto, Alamsyah Ratu Prawiranegara menelepon Soemitro.
Dia diminta untuk menarik pasukan karena Soeharto berubah pikiran. Namun perintah Soeharto itu terlambat, operasi sudah berjalan, Soemitro tak bisa menarik pasukan. Pergerakan ini kemudian mendasari Presiden Soekarno mengeluarkan Surat 11 Maret atau dikenal Supersemar.
Soemitro yang loyal kepada Soeharto kemudian ditugaskan kembali ke Jawa Timur menjadi Panglima Kodam VIII/Brawijaya pada pertengahan 1966. Bukan tugas mudah untuk mengamankan Jawa Timur mengingat wilayah ini merupakan provinsi asal Soekarno.
Namun dengan kemampuan yang dimiliki, Soemitro berhasil menghilangkan sentimen pro Soekarno dalam komandonya. Ketika Soeharto dilantik menjadi Plt Presiden RI pada 1967, Soemitro ditarik ke Jakarta.
Dia ditempatkan menjadi Asisten Operasi Panglima Angkatan Darat. Karier Soemitro terus menanjak. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Berdasarkan buku Soemitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan KH (1994), semrawutnya organisasi militer dan melemahnya kewibawaan tentara pasca peristiwa G30S/PKI, mendorong dilakukan reorganisasi pada 1969.
Situasi ini mengantarkan Soemitro menduduki jabatan Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Wapangkopkamtib) yang memiliki tugas mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban.
Kala itu tank itu untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Lulus dari Seskoad, karier Soemitro moncer. Ia diangkat menjadi Asisten 2 Panglima Tentara Teritorium (TT) V/Brawijaya.
Baca Juga: Kisah Kusni Kasdut, Bandit Legendaris dan Pejuang Kemerdekaan yang Dihukum Mati Presiden Soeharto
Kemudian jabatannya naik menjadi Kepala Staf Resimen pada 1953 dan Komandan Resimen pada 1955. Setahun kemudian, Soemitro kembali Bandung menjadi pengajar di Seskoad sekaligus mengambil Sekolah Lanjutan Perwira II.
Soemitro kembali melanjutkan pendidikan militernya. Dia masuk Sekolah Staf dan Komando ABRI. Setelah selesai, Soemitro berangkat ke luar negeri untuk belajar di Fuhrungsakademie der Bundeswehr di Hamburg, Jerman Barat.
Pulang ke Tanah Air, pada 1965, Soemitro diangkat menjadi Panglima Kodam IX/Mulawarman yang membawahi wilayah Kalimantan Timur. Ia membangun reputasi sebagai jenderal antikomunis dengan menangkapi para pejabat terkait PKI di Kalimantan Timur.
Tindakan itu mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Pada akhir 1965, Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang tengah berupaya mengambil alih kekuasaan, kemudian menarik Soemitro ke Jakarta untuk menjadi stafnya.
Baca Juga: Kisah Mayor Sabarudin, Sosok Prajurit Bengis Berjuluk Macan Sidoarjo
enarikan ini sebagai strategi mendapatkan dukungan dari para perwira dari berbagai etnis. Soemitro dan Basuki Rahmat mewakili Provinsi Jawa Timur. Ketegangan politik yang terjadi pada Maret 1996 mendorong Soeharto mengumpulkan perwira Angkatan Darat.
Soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno perlu dipisahkan dengan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam G30S/PKI. Dalam pertemuan itu diputuskan melakukan penangkapan menteri saat sidang pelantikan Kabinet Dwikora pada 11 Maret 1966.
Sebagai pelaksananya adalah Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD). Soemitro yang bertugas mencatat perintah kemudian meneruskannya kepada pasukan. Saat pasukan sudah mulai bergerak, salah satu staf pribadi Soeharto, Alamsyah Ratu Prawiranegara menelepon Soemitro.
Dia diminta untuk menarik pasukan karena Soeharto berubah pikiran. Namun perintah Soeharto itu terlambat, operasi sudah berjalan, Soemitro tak bisa menarik pasukan. Pergerakan ini kemudian mendasari Presiden Soekarno mengeluarkan Surat 11 Maret atau dikenal Supersemar.
Soemitro yang loyal kepada Soeharto kemudian ditugaskan kembali ke Jawa Timur menjadi Panglima Kodam VIII/Brawijaya pada pertengahan 1966. Bukan tugas mudah untuk mengamankan Jawa Timur mengingat wilayah ini merupakan provinsi asal Soekarno.
Namun dengan kemampuan yang dimiliki, Soemitro berhasil menghilangkan sentimen pro Soekarno dalam komandonya. Ketika Soeharto dilantik menjadi Plt Presiden RI pada 1967, Soemitro ditarik ke Jakarta.
Dia ditempatkan menjadi Asisten Operasi Panglima Angkatan Darat. Karier Soemitro terus menanjak. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Berdasarkan buku Soemitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan KH (1994), semrawutnya organisasi militer dan melemahnya kewibawaan tentara pasca peristiwa G30S/PKI, mendorong dilakukan reorganisasi pada 1969.
Situasi ini mengantarkan Soemitro menduduki jabatan Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Wapangkopkamtib) yang memiliki tugas mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban.
Lihat Juga :