Politik Uang Ancam Pelaksanaan Pilkada di Luwu Timur

LUWU TIMUR - Politik uang dan tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN) mengancam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Luwu Timur . Kedua aspek ini masuk dalam peta kerawanan Bawaslu Luwu Timur yang berpotensi terjadi di pilkada mendatang.

"Bawaslu itu sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan, salah satu kita sebut bahwa potensi kerawanan itu hampir di semua perhelatan itu, keterlibatan ASN dan politik uang itu cukup tinggi, atau bisa dikatakan rawan," kata Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rachman Atja saat dihubungi SINDOnews, Senin (17/8/2020).



Dengan pemetaan potensi kerawanan tersebut, kata Rachman, Bawaslu kemudian menyiapkan langkah antisipatif. Sehingga, saat pilkada mendatang, politik uang dan ketidaknetralan ASN bisa dicegah.

"Potensi-potensi itu sudah ada kita lakukan dan strategi penanggulangannya itu bagaimana, itu sudah semua ada," kata dia.

"Politik uang itu pada khususnya terjadi di daerah-daerah yang warganya memiliki pendidikan rendah dan tingkat kesejahteraan bisa dibilang terhitung rendah, sehingga potensi politik uang itu cukup tinggi," ujarnya.

Untuk keterlibatan ASN itu, kata Rachman, memang dari pemilu ke pemilu selalu saja ada kasus yang ditangani Bawaslu. Ia pun berharap pada pilkada mendatang, pihaknya bisa mencegah ASN terlibat politik praktis.



"Penanganan untuk ke KASN itu sudah ada yang masuk, bahkan dalam jangka dekat ini kami akan mengirim lagi ke KASN," kata dia.

"Sudah lebih tiga orang telah kami laporkan, dan nanti ada dua lagi yang menyusul," tambah Rachman.