Awas, Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Bom Waktu
Jum'at, 01 Mei 2020 - 10:15 WIB
loading...
A
A
A
Padahal, kata Anis, pelatihan yang diberikan oleh lembaga penyedia Kartu Prakerja tersebut berbayar. Sementara, video yang ada di YouTube dapat disaksikan secara gratis.
Efektivitas bentuk kegiatan inilah yang disoal Anis. Sebab, menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan pelatihan. Jika pelatihan offline saja banyak dilaporkan tidak efektif, apalagi pelatihan online yang belum tentu dipahami dan dikuasai dengan baik oleh masyarakat.
Ditambah lagi, setelah pelatihan, tak ada jaminan bagi para peserta Kartu Prakerja itu akan mendapatkan pekerjaan. Selain bentuk kegiatan yang tidak efektif ini, Anis juga mempertanyakan penggunaan jasa delapan digital platform yang menyediakan bahan serta pelaksana pelatihan dengan memakan anggaran yang sangat besar. Sebesar Rp5,6 triliun dari keseluruhan Rp20 triliun program Prakerja dialokasikan pemerintah dari keseluruhan anggaran penanganan pandemik virus corona yang sebesar Rp405,1 triliun.
Anis mendesak agar anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun itu dialihkan untuk bantuan sosial untuk jutaan para pekerja yang terkena PHK. Saat ini sudah banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. "Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan sosial bagi jutaan pekerja yang terkena PHK, korban dampak pandemic Covid-19," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, pemerintah telah memiliki perangkat di Kementerian Tenaga Kerja yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) yang memiliki pengalaman memadai untuk menjalankan program pembinaan, pelatihan dan produktivitas. Kemenaker juga memiliki data yang akurat tentang pekerja dan data ter-PHK secara nasional. Sehingga sangat efektif jika program ini diserahkan secara penuh kepada Kemenaker.
Efektivitas bentuk kegiatan inilah yang disoal Anis. Sebab, menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan pelatihan. Jika pelatihan offline saja banyak dilaporkan tidak efektif, apalagi pelatihan online yang belum tentu dipahami dan dikuasai dengan baik oleh masyarakat.
Ditambah lagi, setelah pelatihan, tak ada jaminan bagi para peserta Kartu Prakerja itu akan mendapatkan pekerjaan. Selain bentuk kegiatan yang tidak efektif ini, Anis juga mempertanyakan penggunaan jasa delapan digital platform yang menyediakan bahan serta pelaksana pelatihan dengan memakan anggaran yang sangat besar. Sebesar Rp5,6 triliun dari keseluruhan Rp20 triliun program Prakerja dialokasikan pemerintah dari keseluruhan anggaran penanganan pandemik virus corona yang sebesar Rp405,1 triliun.
Anis mendesak agar anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun itu dialihkan untuk bantuan sosial untuk jutaan para pekerja yang terkena PHK. Saat ini sudah banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. "Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan sosial bagi jutaan pekerja yang terkena PHK, korban dampak pandemic Covid-19," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, pemerintah telah memiliki perangkat di Kementerian Tenaga Kerja yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) yang memiliki pengalaman memadai untuk menjalankan program pembinaan, pelatihan dan produktivitas. Kemenaker juga memiliki data yang akurat tentang pekerja dan data ter-PHK secara nasional. Sehingga sangat efektif jika program ini diserahkan secara penuh kepada Kemenaker.
(nun)
Lihat Juga :
