Massa Geruduk KPU hingga DPRD Sulsel, Tuntut Pilpres Ulang karena Sarat Kecurangan
Jum'at, 01 Maret 2024 - 21:28 WIB
loading...
Massa yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat (FORSUM) mendatangi KPU, Bawaslu dan DPRD Sulsel di Makassar menuntut Pilpres ulang. Foto/MPI/Abdoellah Nicolha
A
A
A
MAKASSAR - Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat (FORSUM) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Bawaslu dan DPRD Sulsel di Makassar, Jumat (1/3/2024).
Mereka menuntut agar pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden, karena menilai Pilpres 14 Februari 2024 lalu sarat dengan banyak kecurangan.
Baca juga: Demo di Kantor Bawaslu DIY, Warga Jogja Tuntut Pilpres Ulang Tanpa Jokowi
Dari pantauan di depan Kantor KPU Sulsel, sejumlah peserta aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya.
Jenderal Lapangan Aksi, Irzan menegaskan, hadirnya aplikasi Sirekap telah menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024.
"Perhitungan suara yang disajikan KPU melalui aplikasi Sirekap yang kemudian menimbulkan polemik bahwa server SIREKAP sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan," tegasnya.
Komisioner KPU Sulsel, Marzuki Kadir yang menerima para pengunjuk rasa menjelaskan bahwa pihaknya hanya berpatokan pada hasil rekapan berjenjang yang dimulai dari TPS hingga rekapitulasi di KPU.
Baca juga: Pakar: Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
"Sistem yang digunakan KPU dalam menentukan perolehan suara adalah rekap berjenjang. Dimulai dari PPK, di situ ada rekapan setiap TPS. Setelah itu dinaikkan menjadi rekap kabupaten," bebernya di lokasi aksi.
Di hadapan massa, Marzuki mengajak agar terus konsisten memberikan pengawalan kepada petugas yang melakukan rekapitulasi suara.
"Mudah-mudahan teman-teman semua ini senantiasa mengawal karena kami butuh pengawalan," tukasnya.
Sebelum menggelar aksi di depan Kantor KPU Sulsel, ratusan massa Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat juga menuntut hal serupa di depan Kantor Bawaslu Sulsel.
Usai menyampaikan tuntutannya di hadapan penyelenggara pemilu, ratusan massa ini juga mendatangi gedung DPRD Sulsel. Mereka berharap aspirasi yang mereka tuntut diteruskan ke DPR RI dan pelaku pengambil kebijakan di pemerintahan pusat.
Dalam aksi itu, mereka membentangkan spanduk bertuliskan kalimat tentang hal angket. Mereka mendorong agenda hak angket ini ke DPR RIMereka juga memperlihatkan keranda jenazah. Aksi ini sebagai simbol matinya demokrasi.
Massa juga menyinggung Presiden Joko Widodo yang dinilai ikut campur dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami berdiri di sini hanya ingin menyuarakan agar konstitusi kita tetap pada koridor UUD 45. Bapak Jokowi cawe-cawe. Mereka mengunakan instrumen negara untuk paslon 02," kata salah satu orator dalam aksi ini.
Dalam aksi ini, FORSUM menyampaikan tiga tuntutan rakyat yang disebut Tritura. Pertama, massa mendesak Ketua DPR RI beserta jajarannya agar segera membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon 02.
Kedua, massa mendesak Ketua KPU dan Bawaslu RI agar dipecat. Ketiga, massa mendesak turunnya harga sembako. "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Salam perubahan, salam akal sehat," tegas Irzan Yasir selaku Jendral Lapangan.
Kedatangan Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis dan Haslinda Wahab.
Mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis dan Haslinda Wahab berterima kasih kepada Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Secara kelembagaan, DPRD Sulsel akan meneruskan tuntunan dari Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat ke DPR RI,” kata Januar.
Mereka menuntut agar pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden, karena menilai Pilpres 14 Februari 2024 lalu sarat dengan banyak kecurangan.
Baca juga: Demo di Kantor Bawaslu DIY, Warga Jogja Tuntut Pilpres Ulang Tanpa Jokowi
Dari pantauan di depan Kantor KPU Sulsel, sejumlah peserta aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya.
Jenderal Lapangan Aksi, Irzan menegaskan, hadirnya aplikasi Sirekap telah menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024.
"Perhitungan suara yang disajikan KPU melalui aplikasi Sirekap yang kemudian menimbulkan polemik bahwa server SIREKAP sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan," tegasnya.
Komisioner KPU Sulsel, Marzuki Kadir yang menerima para pengunjuk rasa menjelaskan bahwa pihaknya hanya berpatokan pada hasil rekapan berjenjang yang dimulai dari TPS hingga rekapitulasi di KPU.
Baca juga: Pakar: Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
"Sistem yang digunakan KPU dalam menentukan perolehan suara adalah rekap berjenjang. Dimulai dari PPK, di situ ada rekapan setiap TPS. Setelah itu dinaikkan menjadi rekap kabupaten," bebernya di lokasi aksi.
Di hadapan massa, Marzuki mengajak agar terus konsisten memberikan pengawalan kepada petugas yang melakukan rekapitulasi suara.
"Mudah-mudahan teman-teman semua ini senantiasa mengawal karena kami butuh pengawalan," tukasnya.
Sebelum menggelar aksi di depan Kantor KPU Sulsel, ratusan massa Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat juga menuntut hal serupa di depan Kantor Bawaslu Sulsel.
Usai menyampaikan tuntutannya di hadapan penyelenggara pemilu, ratusan massa ini juga mendatangi gedung DPRD Sulsel. Mereka berharap aspirasi yang mereka tuntut diteruskan ke DPR RI dan pelaku pengambil kebijakan di pemerintahan pusat.
Dalam aksi itu, mereka membentangkan spanduk bertuliskan kalimat tentang hal angket. Mereka mendorong agenda hak angket ini ke DPR RIMereka juga memperlihatkan keranda jenazah. Aksi ini sebagai simbol matinya demokrasi.
Massa juga menyinggung Presiden Joko Widodo yang dinilai ikut campur dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami berdiri di sini hanya ingin menyuarakan agar konstitusi kita tetap pada koridor UUD 45. Bapak Jokowi cawe-cawe. Mereka mengunakan instrumen negara untuk paslon 02," kata salah satu orator dalam aksi ini.
Dalam aksi ini, FORSUM menyampaikan tiga tuntutan rakyat yang disebut Tritura. Pertama, massa mendesak Ketua DPR RI beserta jajarannya agar segera membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon 02.
Kedua, massa mendesak Ketua KPU dan Bawaslu RI agar dipecat. Ketiga, massa mendesak turunnya harga sembako. "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Salam perubahan, salam akal sehat," tegas Irzan Yasir selaku Jendral Lapangan.
Kedatangan Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis dan Haslinda Wahab.
Mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis dan Haslinda Wahab berterima kasih kepada Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Secara kelembagaan, DPRD Sulsel akan meneruskan tuntunan dari Forum Rakyat Sulawesi Selatan Menggugat ke DPR RI,” kata Januar.
(shf)
Lihat Juga :
