Dituding Istana Sebagai Suara Partisan, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung
loading...
A
A
A
"Dan di UGM itu ada 250 orang merumuskan petisi Bulaksumur di situ ada debat hingga akhirnya ada tandatangan ada mantan dua rektor hingga wakil rektor hadir di acara itu, kami tidak main-main," terangnya.
Senada juga diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti. Ia juga merasa kecewa lantaraan dalam beberapa hal, Rumadi masih berupaya melakukan pembenaran atas pernyataan Ari Dwipayana.
"Klarifikasi yang disampaikan Pak Rumadi dalam beberapa hal tertentu masih membela rekannya, padahal sudah bisa dilihat secara jelas apa yang dikatakan Pak Ari," ungkapnya.
![Dituding Istana Sebagai Suara Partisan, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung]()
Civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Foto/Ist
"Ketika kami mengeluarkan sikap itu tidak sederhana ada proses panjang yang harus dilewati. Maka dari itu saya tersinggung ketika gerakan kami ini dikait-kaitkan dengan politik. Padahal di berbagai negara Guru Besar itu pemegang mahkota keilmuan dan keilmuan itu dipakai untuk mengawal peradaban manusia, begitu diacak-acak penguasa maka peradaban itu bakal menemui bahaya," tukasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli KSP Rumadi Ahmad menerangkan bahwa yang disampaikan rekannya Ari Dwipayana dibaca dengan konteks yang berbeda. Ia menyebut Presiden Joko Widodo menghargai apa yang disampaikan para guru besar dan sivitas akademika.
"Kami sangat menghargai apa yang disampaikan akademisi dari kampus dan guru besar dan kami bukan hanya mendengar tapi mendengarkan meskipun dalam situasi seperti ini kami harus memilah mana yang voice mana yang noice tapi kami yakin para akademisi ini menjunjung nilai moral dan ilmu pengetahuan," ucapnya.
Sebelumnya, Istana merespons gelombang pernyataan sikap dari sivitas akademik sejumlah perguruan tinggi negeri. Koordinator Khusus Staf Presiden, Ari Dwipayana menyebut, pernyataan sikap itu hal wajar dalam demokrasi, terlebih di tahun politik.
Namun, Ari menyinggung seolah ada upaya orkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral di balik pernyataan sikap para sivitas akademik.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja meng-orkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," kata Ari dalam keterangannya, Jumat 2 Februari 2024.
Senada juga diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti. Ia juga merasa kecewa lantaraan dalam beberapa hal, Rumadi masih berupaya melakukan pembenaran atas pernyataan Ari Dwipayana.
"Klarifikasi yang disampaikan Pak Rumadi dalam beberapa hal tertentu masih membela rekannya, padahal sudah bisa dilihat secara jelas apa yang dikatakan Pak Ari," ungkapnya.
Civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Foto/Ist
"Ketika kami mengeluarkan sikap itu tidak sederhana ada proses panjang yang harus dilewati. Maka dari itu saya tersinggung ketika gerakan kami ini dikait-kaitkan dengan politik. Padahal di berbagai negara Guru Besar itu pemegang mahkota keilmuan dan keilmuan itu dipakai untuk mengawal peradaban manusia, begitu diacak-acak penguasa maka peradaban itu bakal menemui bahaya," tukasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli KSP Rumadi Ahmad menerangkan bahwa yang disampaikan rekannya Ari Dwipayana dibaca dengan konteks yang berbeda. Ia menyebut Presiden Joko Widodo menghargai apa yang disampaikan para guru besar dan sivitas akademika.
"Kami sangat menghargai apa yang disampaikan akademisi dari kampus dan guru besar dan kami bukan hanya mendengar tapi mendengarkan meskipun dalam situasi seperti ini kami harus memilah mana yang voice mana yang noice tapi kami yakin para akademisi ini menjunjung nilai moral dan ilmu pengetahuan," ucapnya.
Sebelumnya, Istana merespons gelombang pernyataan sikap dari sivitas akademik sejumlah perguruan tinggi negeri. Koordinator Khusus Staf Presiden, Ari Dwipayana menyebut, pernyataan sikap itu hal wajar dalam demokrasi, terlebih di tahun politik.
Namun, Ari menyinggung seolah ada upaya orkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral di balik pernyataan sikap para sivitas akademik.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja meng-orkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," kata Ari dalam keterangannya, Jumat 2 Februari 2024.
Lihat Juga :
