Pemkab Lutim Diminta Transparan Pengggunaan Anggaran COVID-19
loading...
Para pengunjuk di depan kantor bupati Luwu Timur meminta pemkab transparan penggunaan anggaran COVID-19. Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU TIMUR - Puluhan mahasiswa dan sejumlah Pemuda Kecamatan Wotu, menggelar unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Luwu Timur , Senin (10/08/20).
Para pengunjuk rasa menuntut kepada Pemerintah Daerah agar tranparansi penggunaan dana COVID-19 dan mengusut tuntas pembangunan kantor Camat Wotu.
Baca Juga: Bupati Lutim Minta Percepat Pembangunan Irigasi di Desa Lampenai
Salah satu pengunjuk rasa Rijal mengatakan, mereka meminta pembelanjaan anggaran tersebut dibuka ke publik kalau perlu di mediakan, berapa anggaran yang sudah dihabiskan.
“Kami beri waktu ke pemerintah daerah 1 kali 24 jam, untuk memberikan ke kami data pembelanjaan dana COVID-19 serta realisasi proyek kantor camat. Kalau tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Lutim, Senfri Octavianus menyatakan bahwa untuk pembangunan kantor camat kini progresnya sudah mencapai 92 persen.
“Yang kami bayarkan ke rekanan hanya 72 persen. Perusahaan ini sudah kami denda, bahkan sudah diblacklist lantaran tidak merampungkan pekerjaannya di sisa perpanjangan waktu yang diberikan,” ujar Senfri yang menyambut para pengunjuk rasa.
Sedangkan mengenai dana COVID-19 , Kadis Kesehatan Lutim, Rosmini Pandin menjelaskan, bahwa tidak semua anggaran COVID-19 sebesar Rp35 miliar itu pihaknya gunakan.
Namun, lanjut Rosmini, yang pihaknya gunakan hanya Rp130 juta lebih, dan diperuntukkan bagi kegiatan monitoring, evaluasi dan lain-lain.
Untuk Puskesmas kata dia, hanya disalurkan sebesar Rp200 juta per Puskesmas.
Para pengunjuk rasa menuntut kepada Pemerintah Daerah agar tranparansi penggunaan dana COVID-19 dan mengusut tuntas pembangunan kantor Camat Wotu.
Baca Juga: Bupati Lutim Minta Percepat Pembangunan Irigasi di Desa Lampenai
Salah satu pengunjuk rasa Rijal mengatakan, mereka meminta pembelanjaan anggaran tersebut dibuka ke publik kalau perlu di mediakan, berapa anggaran yang sudah dihabiskan.
“Kami beri waktu ke pemerintah daerah 1 kali 24 jam, untuk memberikan ke kami data pembelanjaan dana COVID-19 serta realisasi proyek kantor camat. Kalau tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Lutim, Senfri Octavianus menyatakan bahwa untuk pembangunan kantor camat kini progresnya sudah mencapai 92 persen.
“Yang kami bayarkan ke rekanan hanya 72 persen. Perusahaan ini sudah kami denda, bahkan sudah diblacklist lantaran tidak merampungkan pekerjaannya di sisa perpanjangan waktu yang diberikan,” ujar Senfri yang menyambut para pengunjuk rasa.
Sedangkan mengenai dana COVID-19 , Kadis Kesehatan Lutim, Rosmini Pandin menjelaskan, bahwa tidak semua anggaran COVID-19 sebesar Rp35 miliar itu pihaknya gunakan.
Namun, lanjut Rosmini, yang pihaknya gunakan hanya Rp130 juta lebih, dan diperuntukkan bagi kegiatan monitoring, evaluasi dan lain-lain.
Untuk Puskesmas kata dia, hanya disalurkan sebesar Rp200 juta per Puskesmas.
Explore More