Warga Enggan Dicoklit karena Mengira Pendataan Bantuan Sosial
Minggu, 09 Agustus 2020 - 07:31 WIB
loading...
A
A
A
Pengawas kata Saiful juga menemukan ada petugas pemutakhiran yang melimpahkan tugasnya ke orang lain yang tidak di-SK-kan oleh KPU. Juga masih ditemukan beberapa rumah yang pemilihnya telah dicoklit tetapi tidak tertempeli bukti telah dicoklit.
"Masih adanya petugas PPDP yang tidak menerapkan protokol COVID-19 saat melakukan coklit," sambung Saiful.
Sejumlah petugas pemutakhiran juga ditemukan masih tidak begitu paham dengan pengisian alat kerja saat proses coklit. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam mempersulit proses pelaksanaan coklit.
"Masih adanya pemilih di daerah perbatasan yang bermasalah, karena posisi rumah tempat tinggalnya masuk dalam area kabupaten yang tidak sesuai domisili dalam administrasi kependudukan (e-KTP)-nya. Misalnya pemilih yang ber e-KTP Makassar, tetapi tinggal di daerah Maros atau Gowa," beber Saiful.
Saiful berharap, jelang berakhirnya masa coklit, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan dapat dimaksimalkan dengan baik, termasuk untuk lebih membangun koordinasi, kerja sama dan komunikasi sesama penyelenggara.
"Masih adanya petugas PPDP yang tidak menerapkan protokol COVID-19 saat melakukan coklit," sambung Saiful.
Sejumlah petugas pemutakhiran juga ditemukan masih tidak begitu paham dengan pengisian alat kerja saat proses coklit. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam mempersulit proses pelaksanaan coklit.
"Masih adanya pemilih di daerah perbatasan yang bermasalah, karena posisi rumah tempat tinggalnya masuk dalam area kabupaten yang tidak sesuai domisili dalam administrasi kependudukan (e-KTP)-nya. Misalnya pemilih yang ber e-KTP Makassar, tetapi tinggal di daerah Maros atau Gowa," beber Saiful.
Saiful berharap, jelang berakhirnya masa coklit, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan dapat dimaksimalkan dengan baik, termasuk untuk lebih membangun koordinasi, kerja sama dan komunikasi sesama penyelenggara.
Lihat Juga :
