Kelas Jalan Tak Dibenahi, Zero ODOL Mustahil Diterapkan
Selasa, 12 Desember 2023 - 11:49 WIB
loading...
A
A
A
Selain fungsi dan status, kelas jalan yang dilalui truk-truk dari pabrik menuju pelabuhan utama juga beda. Ada jalan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1.
Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, truk-truk tidak mungkin menurunkan barang-barang bawaannya saat pindah jalan. Apalagi saat membongkar muatannya, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.
“Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” kata Agus, Selasa (12/12/2023).
Fakta-fakta seperti inilah yang akhirnya membuat jalan-jalan itu, khususnya jalan di kabupaten banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar.
“Jadi, karut-marut antara kelas, fungsi, dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu. Artinya, penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” ujarnya.
Sementara, pemerintah sulit merealisasikan perbaikan kelas jalan ini karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. "Ini harus sepakat karena menaikkan kelas jalan itu menimbulkan dampak kebutuhan anggaran jalan. Jadi, anggaran jalan harus dinaikkan juga," kata Direktur Jenderal Bina Marga dan Cipta Karya Kementerian PUPR Hedy Rahadian di Jakarta, baru-baru ini.
Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, truk-truk tidak mungkin menurunkan barang-barang bawaannya saat pindah jalan. Apalagi saat membongkar muatannya, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.
“Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” kata Agus, Selasa (12/12/2023).
Fakta-fakta seperti inilah yang akhirnya membuat jalan-jalan itu, khususnya jalan di kabupaten banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar.
“Jadi, karut-marut antara kelas, fungsi, dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu. Artinya, penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” ujarnya.
Sementara, pemerintah sulit merealisasikan perbaikan kelas jalan ini karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. "Ini harus sepakat karena menaikkan kelas jalan itu menimbulkan dampak kebutuhan anggaran jalan. Jadi, anggaran jalan harus dinaikkan juga," kata Direktur Jenderal Bina Marga dan Cipta Karya Kementerian PUPR Hedy Rahadian di Jakarta, baru-baru ini.
Lihat Juga :
