Ini Solusi Wakil Ketua DPRD Jabar Soal Kelangkaan Pupuk

Kenaikan anggaran untuk pupuk bersubsidi, menurut Ru’yat, tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kenaikan anggaran tersebut tidak signifikan. Menurutnya, anggaran untuk pupuk bersubsidi hanya naik Rp2 triliun pada 2024. Padahal, hitungan Komisi IV DPR kebutuhan mencapai Rp70 triliun.

“Memang betul ada kenaikan dari APBN 2023, yang ditetapkan waktu itu Rp24 triliun. naik hanya Rp2 triliun. Yang membingungkan, memang naik tapi tak bisa memenuhi kebutuhan,” paparnya.

Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini kemudian berharap pemerintah hadir dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Jika pemerintah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, Ru’yat meyakini masyarakat akan sejahtera. pemerintah jangan berbisnis kepada rakyatnya.

“Makanya bagaimana negara mensubsidi supaya terjadi pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat sejahtera. Kemudian ada privat sektor, dunia usaha di sana ada BUMN, BUMN saya perhatikan ada yang memproduksi pupuk komersil, seperti Pupuk Kujang, yang orientasinya keuntungan, tapi bagi petani memberatkan," ujarnya.

"Karena itu kepada BUMN saya berharap boleh untung tapi jangan gede-gede. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu jauh antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersial,” sambungnya.