2 Tersangka Korupsi Pandemi Covid-19 di Manado Segera Disidangkan
Minggu, 03 Desember 2023 - 18:09 WIB
loading...
A
A
A
"Bahwa dalam pengadaan ikan kaleng tahap I-III tersebut, SARK selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan persekongkolan dengan menunjuk RI selaku penyedia tanpa didahului survei harga yang memadai, sehingga terdapat kemahalan harga pada pengadaan ikan kaleng tahap I-III untuk ukuran 170 gram, dengan pembuka dan ikan kaleng ukuran 170 gram tanpa bukaan," kata Hijran.
Baca juga: Kisah Ki Ageng Ngaliman, Putra Sunan Giri Dihukum Mati usai Tantang Mataram
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,5 miliar, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara No. PE.03.03/LHP322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junti Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Setelah dilakukan Penerimaan Tahap II, Kajari Manado menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum, untuk Menyelesaikan Perkara (P-16 A) dengan Tim JPU yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Manado.
"Para tersangka tetap dilakukan penahanan selama 20 hari, dan akan segera melimpahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri (PN) Manado," pungkasnya.
Baca juga: Kisah Ki Ageng Ngaliman, Putra Sunan Giri Dihukum Mati usai Tantang Mataram
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,5 miliar, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara No. PE.03.03/LHP322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junti Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Setelah dilakukan Penerimaan Tahap II, Kajari Manado menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum, untuk Menyelesaikan Perkara (P-16 A) dengan Tim JPU yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Manado.
"Para tersangka tetap dilakukan penahanan selama 20 hari, dan akan segera melimpahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri (PN) Manado," pungkasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
