Anggaran Siswa Tak Mampu Pemkot Bandung Capai Rp112 Miliar
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 14:07 WIB
loading...
Foto dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Pemkot Bandung tahun ini menganggarkan biaya subsidi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) senilai Rp112 miliar. Dana tersebut, saat ini telah tersalurkan sekitar 50%. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Kota Bandung Risman Al Isnaeni mengungkapkan, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk siswa RMP.
Menurut dia, bantuan tersebut diperuntukan bagi siswa-siswa yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Data tahun 2019, jumlah siswa RMP di Kota Bandung untuk SD swasta 7.556 Siswa, SMP 10.959 siswa, SMA dan SMK sekitar 16.000 siswa, dan Perguruan tinggi 3.581 mahasiswa. "Alhamdulillah di Juni kemarin sudah tersalurkan sebanyak 50 persen kepada siswa RMP," ujar dia. (Baca: Asyik, Pemkot Bandung Bakal Subsidi Siswa Tak Mampu Rp2 Juta per Tahun)
Dia memprediksi, siswa RMP akan bertambah seiring pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Diperkirakan akan semakin banyak masyarakat yang sebelumnya mampu, menjadi rawan menyekolahkan anaknya. Risman berharap, tersedia anggaran yang lebih besar lagi untuk mengakomodir siswa RMP.
"Salah satu syarat RMP ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kewilayahan perlu menyensus kembali agar warga terkaomodir data DTKS dan akan memperoleh bantuan RMP," imbuh dia.
Menurut dia, bantuan tersebut diperuntukan bagi siswa-siswa yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Data tahun 2019, jumlah siswa RMP di Kota Bandung untuk SD swasta 7.556 Siswa, SMP 10.959 siswa, SMA dan SMK sekitar 16.000 siswa, dan Perguruan tinggi 3.581 mahasiswa. "Alhamdulillah di Juni kemarin sudah tersalurkan sebanyak 50 persen kepada siswa RMP," ujar dia. (Baca: Asyik, Pemkot Bandung Bakal Subsidi Siswa Tak Mampu Rp2 Juta per Tahun)
Dia memprediksi, siswa RMP akan bertambah seiring pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Diperkirakan akan semakin banyak masyarakat yang sebelumnya mampu, menjadi rawan menyekolahkan anaknya. Risman berharap, tersedia anggaran yang lebih besar lagi untuk mengakomodir siswa RMP.
"Salah satu syarat RMP ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kewilayahan perlu menyensus kembali agar warga terkaomodir data DTKS dan akan memperoleh bantuan RMP," imbuh dia.
(don)
Lihat Juga :
