8 Pejabat Sementara akan Pimpin 8 Kabupaten/Kota Ini

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan menyiapkan delapan pejabat sementara (pjs) di delapan daerah di Sulsel. Pjs tersebut akan mengisi tampuk kepemimpinan mengantisipasi kekosongan kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Kedelapan pjs yang rencananya merupakan pejabat Pemprov Sulsel tersebut akan menempati wilayah yakni Kabupaten Gowa, Kepulauan Selayar, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara dan Luwu Timur. Baca : KPU Sulsel Laporkan Kesiapan Pilkada Serentak 12 Daerah ke Gubernur

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel, Muhammad Hasan Basri Ambarala mengatakan skema tersebut telah disiapkan meski hingga saat ini belum ada penunjukan pejabat yang dimaksud.

"Belum ada. Sementara akan dibicarakan. Tapi ada delapan daerah yang kemungkinan diisi Pjs. Sementara itu," tukas Ambarala kepada SINDOnews, kemarin.

Menurut Dia, rencana ini baru bisa disiapkan jika kepala daerah yang dimaksud sudah ada kejelasan maju yang ditandai ketika melakukan pendaftaran di KPU sebagai calon kepala daerah (cakada). Sementara pendaftaran rencananya baru dibuka pada 4 hingga 6 September 2020.

"Kita kan belum tahu yang mana mau maju mana yang tidak. Jangan sampai ada bupati yang tidak jadi maju, maka tidak perlu ada Pjs," sambung dia.

Setelah ada kepastian tersebut, kepala daerah petahana punya kewajiban untuk mengajukan cuti sepanjang masa kampanye dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Masa kampanye para calon setelah mendapatkan penetapan nomor urut akan dijadwalkan mulai 26 September hingga 5 Desember. "Jadi 26 September itu sudah harus ada Pjs. Pjs masuk sampai berakhir masa kampanye," paparnya.

Selanjutnya, Pjs yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan sementara ini akan ditetapkan oleh Kemendagri. Tahapannya, Gubernur Sulsel akan lebih dulu mengirim nama pejabat yang direkomendasikan. Kriterianya, harus dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) lingkup Pemprov Sulsel.

"Jadi kita harus siapkan Pjs sebelum mulai masa kampanye. Karena nantikan pejabatnya akan diusulkan ke Kemendagri dulu untuk ditetapkan. Pemerintahan inikan tidak boleh vakum," jelas Ambarala. Baca Juga : Sekda Gowa Dilantik Jadi Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian

Diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 12 kabupaten/kota di Sulsel. Di luar dari Kota Makassar, 11 daerah lainnya memilih kepala daerah sampai masa akhir jabatannya untik periode 2016-2021.

Khusus Kota Makassar, sudah diisi oleh pejabat berstatus Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar. Lantaran Pilwalkot tahun 2018 lalu belum menghasilkan kepala daerah terpilih sehingga harus diulang pada kontestasi Pilkada tahun 2020 ini.

Sejak itu, Makassar sudah beberapa kali berganti Pj Wali Kota Makassar. Mereka berasal dari pejabat Pemprov Sulsel. Dimulai dari Iqbal Suhaeb, kemudian Prof Yusran Jusuf, hingga yang terakhir Rudy Djamaluddin yang resmi dilantik Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pada 29 Juni 2020 lalu.

Kemudian tiga kabupaten lainnya, baik Bulukumba, Pangkep, dan Maros pemerintahannya akan tetap dijalankan oleh kepala daerahnya masing-masing sampai akhir masa jabatannya pada Februari 2021. Apalagi kepala daerahnya sudah menjabat dua periode.

Ambarala menambahkan, jika hanya salah satu kepala daerah dalam hal ini bupati yang mencalonkan diri dalam pilkada, maka tidak perlu ada Pjs. Wakil bupatinya, lanjut dia, otomatis akan menggantikan peran bupati. Begitupun sebaliknya.

"Otomatis wakil bupati menggantikan posisi bupati. Di undang-undang itu ada yang mengatur bahwa apabila bupati berhalangan, maka dengan sendirinya wakil bupati yang menggantikan," tandas Ambarala.

Sementara Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel, Iskandar Dzakaria menambahkan, penentuan Pjs baru akan mulai disiapkan awal September mendatang. Ketika petahana sudah memastikan diri mencalonkan dirinya kembali.

"Iya, kira-kira di awal September kita sudah tahu pada saat pendaftarannya. Kita tetap monitor nanti di September. Tapi kita hanya tarik kira-kira hanya ada delapan daerah yang diisi Pjs," tandas Iskandar Dzakaria. Baca Lagi : Satu Bulan Jelang Pendaftaran Jadi Masa Krusial Paslon