KBB Terpilih Sebagai Daerah Pemekaran Peringkat Teratas di Indonesia

BANDUNG BARAT - Kementerian Dalam Negeri RI merilis hasil evaluasi terhadap seluruh daerah otonomi baru. Hasilnya Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpilih sebagai peringkat teratas dari 57 daerah otonom pembentukan dari 2007 hingga 2009 di Indonesia.

Hasil penilaian tersebut menyebutkan KBB meraih nilai sangat tinggi dari empat daerah lainnya. Kemudian ada 42 daerah yang masuk kategori nilai tinggi, 10 daerah nilai sedang dan satu daerah meraih nilai rendah.

KBB mendapat skor 3.2589 disusul Toraja Utara 3.0728, Tangerang Selatan 3.0338 dan Kota Sungai Penuh (3.0242). Dengan skor tersebut maka KBB dinilai sebagai daerah pemekaran yang berhasil setelah dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada 2007 lalu.

Penilaian itu didasari kepada sepuluh kriteria. Yakni pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dan pembiayaan.

Kemudian pengalihan aset, peralatan dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan. "Capain itu menjadi bukti jika pemekaran KBB berhasil," tutur Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Maman S Sunjaya, Jumat (22/9/2017).

Maman menjelaskan, evaluasi yang dilakukan Kemendagri itu berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan KBB selama ini. Termasuk juga dari Dirjen Otda melakukan pemeriksaan ke lapangan sehingga Kemendagri mengambil kesimpulan bahwa KBB memperoleh skor tertinggi.

"Saat KBB dimekarkan APBD masih Rp650 miliar tapi sekarang sudah mencapai Rp2,7 triliun. Itu bisa mencirikan jika perkembangan KBB mengarah kepada perkembangan yang positif," sambungnya.

Sekretaris Komisi I DPRD KBB Rismanto mengaku bersyukur dan mengapresiasi atas raihan itu. Semuanya tidak lepas dari perjuangan semua pihak sejak awal KBB berdiri hingga saat ini, sehingga semuanya menjadi hasil kerja kolektif berbagai stakeholder.

"Prestasi ini hendaknya menjadi penyemangat baik pemerintah daerah, DPRD serta komponen masyarakat lainnya. Sebab raihan ini bukan berarti segala persoalan di Bandung Barat sudah tuntas, melainkan dijadikan sebagai pemicu untuk mengejar ketertinggalan," ucap Ketua DPD PKS KBB ini.