Bupati Azwar Anas: Pemkab Tak Hambat Pengusutan Pembantaian Dukun Santet

SURABAYA - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas membantah pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menghambat penyelidikan tragedi pembantaian dukun santet pada 1998-1999 silam.

Azwar Anas usai acara Peringatan Hari Pramuka di Gedung Negara Grahadi, Senin (14/8/2017) mengaku kaget Pemkab Banyuwangi tidak mendukung penyelidikan peristiwa berdarah tersebut. “Saya justru kaget kalau dikatakan menghambat. Perasaan saya, saya ketemu sekali (dengan Komnas HAM) saya terima dan setelah itu belum pernah bertemu sama kembali,” katanya.

Sebagai kepala daerah, lanjut Anas, pihaknya selalu terbuka dan sangat mendukung penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Setelah ada pernyataan dari Komnas HAM Pemkab Banyuwangi dianggap menghambat penyelidikan kasus dukun santet, pihaknya langsung memanggil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). “Saya tanya pada Kesbangpol bagaimana ceritanya ada pernyataan (Komnas HAM) itu,” tanya Anas.

Rupanya, kata Anas, Komnas HAM meminta Pemkab Banyuwangi mencarikan radiogram yang berisi jumlah dan nama-nama para korban pembantaian dukun santet. Sayangnya, yang dicari Komnas HAM tersebut tidak bisa dipenuhi Pemkab Banyuwangi karena memang dokumen tersebut tidak ada. “Itu (radiogram) sudah kami cari tidak ada. Karena situasi ketika itu agak berbeda,” tandas Anas.

Kemudian, Anas meminta Bakesbangpol menemui Komnas HAM untuk menyampaikan masalah terkait radiogram tersebut. Selain itu, Pemkab Banyuwangi akan membantu sepenuhnya tugas Komnas HAM mengusut kasus dukun santet. “Kami sangat support yang dilakukan Komnas HAM. Kalau data yang mereka perlukan tidak terus tidak ada bagaimana,” timpal Anas.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai Pemkab Banyuwangi menghambat penyelidikan tragedi pembantaian dukun santet. Akibatnya, Komnas HAM kesulitan mengakses dokumen penting yang berkaitan dengan peristiwa itu.

Salah satu dokumen yang tidak diberikan adalah radiogram dari Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sidik. Radiogram itu cukup penting karena berisi nama-nama orang yang diduga dukun santet dan akhirnya menjadi sasaran pembantaian.