Tak Ingin Jadi Penonton, FKPPI Jabar Dorong Peran Aktif Pengurus di Pemilu 2024

BANDUNG - Ketua Pengurus Daerah X Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (PD X KB FKPPI) Jawa Barat, Dadang Rahmat Hidayat menyatakan, Pemilu 2024 diharapkan menjadi sebuah proses demokrasi yang lebih substansial dan bukan sekadar demokrasi prosedural.

Harapan itu disampaikan Dadang Rahmat Hidayat dalam kegiatan Seminar Sosialisasi Undang Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pendidikan Politik yang Membangun Harmoni Kebangsaan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Bandung pada Sabtu (23/9/2023) hingga Minggu (24/9/2023).



"Harapan kita Pemilu yang akan datang adalah pemilu yang substansial dimana kita bisa mendapatkan para caleg yang kemudian nanti anggota dewan maupun para pemimpin di berbagai level yang terbaik," kata Dadang.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Pemilu sering kali dianggap biasa saja oleh sebagian pihak. Padahal menurutnya, pesta demokrasi tahunan ini sangatlah istimewa.

Oleh karena itu, sosialisasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi sangat penting dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.

"Sosisalisasi politik ini menjadi sangat penting bagi kita, sepertinya pemilu ini sudah menjadi rutin dan seolah-olah menjadi biasa padahal sebetulnya di dalamnya luar biasa," terangnya.



Dadang juga bertekad, FKPPI Jabar akan turut berperan aktif pada Pemilu 2024. Salah satunya dengan mendorong pengurus-pengurus di daerah untuk menjadi peserta pemilu.

"Dan tentu FKPPI bukan hanya sekedar penonton harapan kita, pengurus daerah sebetulnya sedang menunggu laporan dari setiap PC baru ada beberapa PC saja yang melaporkan kader-kadernya yang ikut didalam kontestasi pada tahun 2024 ini. Tentu kita harapkan dan kita dorong bersama semuanya untuk menjadi anggota dewan baik di provinsi, di kabupaten/kota dan di pusat," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Jabar, Iip Hidajat mengatakan, menghadapi Pemilu 2024 ini Provinsi Jabar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

Iip mengatakan, besarnya anggaran Pemilu 2024 ini mengingat Jabar merupakan provinsi di Indonesia dengan jumlah pemilih paling banyak.

"Kenapa banyak? Karena pemilih di Provinsi Jawa Barat terbesar di seluruh indonesia, jumlah pemilihnya 35 juta dari 48 juta paling banyak ini. Ketika pemilih 35 juta berdampak pada TPS. TPS-nya hampir 140 ribu di dalam TPS itu ada 7 petugas, petugas itu honor. Jadi nyetak kartu, bikin TPS, honor maka keluarlah angka Rp1,8 triliun," paparnya.

Iip menyebut, anggaran Rp1,8 nantinya akan dibagi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan keamanan.

"1,150 untuk KPU, 300 untuk Bawaslu untuk pengawas sisanya keamanan," ujarnya.

Iip mengatakan, pengamanan Pemilu 2024 di Jabar akan sangat istimewa. Sebab, nantinya akan dijaga oleh dua Kodam dan Polda.

"Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, Polda Jabar dan Polda Jaya. Karena Depok, Bekasi wilayah pertahanan keamanannya ke wilayah DKI," imbuhnya.

Dengan besarnya anggaran tersebut, kata Iip, pihaknya pun mengajak FKPPI Jabar untuk turut menyukseskan Pemilu 2024 nanti.

"Jadi anggarannya besar, jadi pemilu harus disukseskan jangan jadi masalah. Poin pentingnya saya ingin bersama-sama mari kita menjaga kondusifitas. Mari kita sukseskan jangan sampai bertengkar," tandasnya.