Pj Gubernur Sultra Prioritaskan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni
Senin, 25 September 2023 - 18:30 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu bantuan pembiayaan bagi UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
"Dengan melakukan kajian dan tambahan insentif bagi Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pengajar dan Pendidik yang berstatus non-PNS dan kontrak, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat," lanjutnya.
Rekomendasi lainnya yakni peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.
"Tujuannya untuk melanjutkan Program Data Desa Presisi yang telah dimulai di Kabupaten Kolaka Utara, kajian atas arsip dan manuskrip kuno untuk diajukan sebagai memori kolektif bangsa dan ingatan kolektif bangsa dengan meminta bantuan kepada Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional, termasuk terkait Kesusastraan Islam," jelasnya.
Pj Gubernur Sultra menyebut, rekomendasi lainnya yakni penyusunan dokumen perencanaan dan desain, serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik.
Lalu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi yang akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Dengan melakukan kajian dan tambahan insentif bagi Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pengajar dan Pendidik yang berstatus non-PNS dan kontrak, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat," lanjutnya.
Rekomendasi lainnya yakni peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.
"Tujuannya untuk melanjutkan Program Data Desa Presisi yang telah dimulai di Kabupaten Kolaka Utara, kajian atas arsip dan manuskrip kuno untuk diajukan sebagai memori kolektif bangsa dan ingatan kolektif bangsa dengan meminta bantuan kepada Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional, termasuk terkait Kesusastraan Islam," jelasnya.
Pj Gubernur Sultra menyebut, rekomendasi lainnya yakni penyusunan dokumen perencanaan dan desain, serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik.
Lalu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi yang akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM.
(shf)
Lihat Juga :
