Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pj Gubernur Sultra Prioritaskan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni
loading...
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sultra di Kendari, Senin (25/9/2023). Foto/Ist
A
A
A
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memprioritaskan pembangunan rumah yang kondisinya tak layak huni untuk masyarakat di semua kabupaten/kota.
Kebijakan itu disampaikan Andap dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sultra di Kendari, Senin (25/9/2023). Dia merekomendasikan sejumlah perubahan APBD Sultra 2023.
Perubahan paling perioritas yakni perumahan yang layak bagi masyarakat. Andap melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas Gubernur Sultra ke pembiayaan rumah tidak layak huni.
"Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Andap.
Perubahan belanja daerah pada postur APBD-Perubahan 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target.
"Mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," ujarnya.
Rekomendasi lainnya yang bersifat fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra.
Di antaranya di bidang kesehatan dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan.
Kebijakan itu disampaikan Andap dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sultra di Kendari, Senin (25/9/2023). Dia merekomendasikan sejumlah perubahan APBD Sultra 2023.
Perubahan paling perioritas yakni perumahan yang layak bagi masyarakat. Andap melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas Gubernur Sultra ke pembiayaan rumah tidak layak huni.
"Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Andap.
Perubahan belanja daerah pada postur APBD-Perubahan 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target.
"Mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," ujarnya.
Rekomendasi lainnya yang bersifat fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra.
Di antaranya di bidang kesehatan dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan.
Explore More