Pj Gubernur Sultra Prioritaskan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memprioritaskan pembangunan rumah yang kondisinya tak layak huni untuk masyarakat di semua kabupaten/kota.

Kebijakan itu disampaikan Andap dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sultra di Kendari, Senin (25/9/2023). Dia merekomendasikan sejumlah perubahan APBD Sultra 2023.



Perubahan paling perioritas yakni perumahan yang layak bagi masyarakat. Andap melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas Gubernur Sultra ke pembiayaan rumah tidak layak huni.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Andap.

Perubahan belanja daerah pada postur APBD-Perubahan 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target.

"Mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," ujarnya.



Rekomendasi lainnya yang bersifat fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Di antaranya di bidang kesehatan dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan.

"Akan kita upayakan supaya mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan," ujar Pj Gubernur Sultra.

Sedangkan di bidang pendidikan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, yakni bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional," lanjut Andap.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota.

Sementara itu rekomendasi yang bersifat non fisik juga difokuskan pada sejumlah hal. Antara lain kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari kabupaten/kota.

"Oleh karena itu dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan dari seluruh kabupaten/kota dan dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS kabupaten/kota," ujar Andap.

Selain itu bantuan pembiayaan bagi UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

"Dengan melakukan kajian dan tambahan insentif bagi Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pengajar dan Pendidik yang berstatus non-PNS dan kontrak, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat," lanjutnya.

Rekomendasi lainnya yakni peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.

"Tujuannya untuk melanjutkan Program Data Desa Presisi yang telah dimulai di Kabupaten Kolaka Utara, kajian atas arsip dan manuskrip kuno untuk diajukan sebagai memori kolektif bangsa dan ingatan kolektif bangsa dengan meminta bantuan kepada Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional, termasuk terkait Kesusastraan Islam," jelasnya.

Pj Gubernur Sultra menyebut, rekomendasi lainnya yakni penyusunan dokumen perencanaan dan desain, serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik.

Lalu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi yang akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM.