Jelang Pilgub Jabar 2018, Penolakan Cagub Perempuan Menguat

BANDUNG - Sebagai partai berbasis Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak konsisten mengaplikasikan ajaran Islam dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 menyusul pengusungan calon gubernur Jabar perempuan oleh DPW PKS Jabar.

Seperti diketahui, baru-baru ini, DPW PKS Jabar memutuskan mengusung Netty Prasetyani dan Ahmad Syaikhu untuk maju di Pilgub Jabar 2018. Meski keputusan tersebut belum final karena masih menunggu restu DPP PKS, keputusan DPW PKS Jabar itu dianggap tidak merepresentasikan ajaran Islam.

Penilaian tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Jabar (AMPJ) dalam konferensi pers bertajuk "Melanjutkan Konsistensi Kepemimpinan Umat Menuju Jabar Kahiji yang Lebih Islami pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018" di kawasan Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Senin (29/5/2017).

"Sebagai satu-satunya partai yang saat ini merepresentasikan Islam, PKS seharusnya tahu dasar fikih pencalonan pemimpin, laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan untuk menjadi pemimpin," tegas Ketua Presidium AMPJ Rohinul Balad.

Menurut Rohinul, Pilgub Jabar 2018 yang kini tinggal hitungan bulan harus disikapi bersama, terutama dalam mengawal estafet kepemimpinan di Jabar menuju Jabar Kahiji yang lebih Islami. "Oleh karenanya, kami menyatakan sikap menolak pencalonan pemimpin perempuan di Pilgub Jabar 2018," tegas Rohinul.

Sebagai organisasi yang menaungi belasan organisasi masyarakat, pihaknya berharap PKS mengusung calon gubernur/wakil gubernur Jabar laki-laki. Sebab, laki-laki dipandang lebih mampu melanjutkan tonggak kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang telah memimpin Jabar selama dua periode.

"Saat ini, ormas yang tergabung dalam AMPJ ada 13 ormas, ke depan akan terus bertambah."

Meski menolak tegas kepemimpinan perempuan, pihaknya mengaku tidak akan mengintervensi pihak DPP PKS dalam menentukan calon gubernur yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018.

"Ini merupakan bukti kecintaaan kami, bagaimana Islam tidak mengizinkan perempuan sebagai pemimpin. Terlebih, PKS kami pandang sebagai satu-satunya partai yang masih bisa merepresentasikan umat Islam di Indonesia," katanya.

Disinggung jika PKS keukeuh mengusung sosok calon pemimpin perempuan, Rohinul mengaku khawatir terjadi penolakan yang masif di kalangan organisasi muslim di Jabar. "Apalagi, perpolitikan di Indonesia baru saja dipusingkan oleh Pilkada DKI Jakarta. Oleh karenanya, untuk menjaga stabilitas politik di Jabar, PKS selaku partai besar harus merepresentasikan aspirasi masyarakat di Jabar."

Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan DPW PKS Jabar Ridho Budiman Utama menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan tudingan miring yang dialamatkan kepada DPW PKS Jabar, khususnya terkait penunjukkan Netty Prasetyani sebagai kandidat calon gubernur/wakil gubernur Jabar.

"Seringkali isu gender pasti diangkat, rezim dinasti pun pasti diangkat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kriminalisasi terhadap Kang Aher (Ahmad Heryawan) juga terjadi. Ini biasa lah dalam politik," katanya.

Menurutnya, tudingan miring itu merupakan bagian dinamika politik yang tak perlu dipersoalkan. Terlebih, pihaknya sudah melakukan berbagai pertimbangan sebelum mengusulkan Netty dan Syaikhu kepada DPP PKS. Bahkan, Ridho mengaku telah memetakan serangan apa saja yang bakal dialamatkan kepada PKS, Netty, termasuk Ahmad Heryawan.

Meski begitu, Ridho menjamin tidak ada masalah di internal PKS pascapengusulan Netty sebagai kandidat calon gubernur Jabar. Sebaliknya, pengusulan Netty menunjukkan internal PKS solid. Apalagi, pengusungan calon gubernur perempuan pun tak dipersoalkan partainya. "Struktur PKS solid, insya Allah enggak ada masalah. Kalau ada masalah, kita sudah tahan-tahan (untuk tidak direkomendasikan) sejak lama."

Ridho menambahkan, dengan diusulkannya Netty, PKS berharap apa yang sudah dilakukan Ahmad Heryawan selama dua periode bisa dilanjutkan. Netty dipandang cukup paham soal tugas suaminya saat ini, sehingga diharapkan bisa menggantikannya.