Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam: Kami Jembatani Komunikasi Dua Arah

Jika hal tersebut sudah dilakukan, lanjutnya, barulah dimulai proyek pembangunan. Untuk itu, perlu dimulai dengan komunikasi yang maksimal agar semua masyarakat dapat memahami dengan baik.

”Jika sudah menerima dengan baik bahwa mereka akan diganti untung, bukan ganti rugi dan siapa saja yang berhak mendapatkan penggantian tersebut, semuanya harus jelas. Artinya masyarakat itu harus diletakkan sebagai subjek pembangunan,” jelasnya.

Untuk itu pemerintah, perusahaan, penegak hukum perlu duduk bersama membahas persoalan ekonomi, keadilan, aspek hukum dan komunikasi untuk dibahas bersama, bagaimana kewilayahannya, budaya setempat, sehingga terjadilah dialog dan kesepakatan.