Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam: Kami Jembatani Komunikasi Dua Arah

BATAM - Presiden Joko Widodo mengatakan permasalahan di Pulau Rempang karena komunikasi yang kurang baik. Padahal sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.

“Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya,” kata Herlina dalam keterangannya, Sabtu (16/9/2023).



Kejari Batam sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam. Namun senada dengan pernyataan Presiden dirinya pun meyakini bahwa inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

”Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman,” ujarnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang.

”Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated, tetapi penyelesaiannya dengan komunikasi,” katanya.



Lalu komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar dapat mencegah gesekan antara masyarakat tidak terjadi?