1,6 Juta ASN Dialokasikan untuk Tenaga Pengajar dan Penyuluh Desa

SEMARANG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemen PAN RB ) akan segera menyusun rancangan PP pembubaran 18 lembaga negara nonstruktural.

Untuk selanjutnya, Kemen PAN RB melakukan koordinasi dengan BKN dan Kemenkeu terkait pengalihan pendanaan, pegawai dan dokumen serta aset lembaga.

“Tujuan penyederhaan (pembubaran 18 lembaga) ini adalah membuat birokrasi lebih dinamis, mewujudkan ASN yang semakin profesional, fokus pada pekerjaan fungsional. Selanjutnya percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efisiensi kerja,” jelas Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo saat berbicara di Webinar Nasional yang digelar Departemen Administrasi FISIP dan KAMAP Undip Semarang, Selasa (28/7/2020).

Selain pembubaran lembaga negara nonstruktural, pihaknya juga melakukan pemangkasan eselon III dan IV ASN di pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Saat ini sudah mencapai 60% dan ditargetkan selesai dilakukan pada Desember 2020.

(Baca juga: Pakai Kostum Monster Corona, Relawan Gibran Bagikan Sembako ke Warga )

Tjahjo menyebutkan, jumlah ASN di Indonesia saat ini hampir mencapai 4,3 juta orang, dimana 70 persennya ada di pemerintah daerah. Dari jumlah itu, 1,6 juta diantaranya adalah tenaga administrasi.

“Penataan per bulan Juli ini sudah mencapai 60%. Mudah-mudahan target merubah pola pikir struktural ke fungsional bisa selesai Desember 2020. Ini semangatnya adalah penyederhanaan birokrasi,” tandasnya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini mulai mencermati jumlah 1,6 juta pegawai tersebut. Dimana 700 ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga pengajar dan saat ini sudah dipersiapkan oleh Kemen PAN RB, Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenkeu.

(Baca juga: Swab Mandiri, Wakil Wali Kota Solo Telah Negatif COVID-19 )

Selain itu, 260 ribu untuk kebutuhan tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) serta 80-an ribu tenaga penyuluh di desa. “Birokrasi di Pemerintahan (pemda, lembega dan kementerian) dinilai terlalu gemuk, lamban dan sumberdaya manusianya mesti diupgrade,” tegasnya.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa pihaknya mendukung pembubaran 18 lembaga negara nonstruktural. “Saat Presiden coba mendorong pembubaran 18 lembaga negara nonstruktural, saya orang yang termasuk pertama memberikan dukungan. Birokrasi kita memang harus berubah agar mata rantai pelayanan publik semakin cepat dan nyata,” ungkap Karding.

Menurutnya, pembentukan lembaga lebih banyak yang didasari euforia, terutama pascareformasi. Lembaga tak berfungsi secara optimal dan tak berhubungan langsung dengan kepentingan pelayanan publik.

“Sehingga kinerja sangat tak baik. Akibatnya, menyerap banyak anggaran, tak efieisn dan tak efektif serta tak produktif,” bebernya.

Namun ia menegaskan, pembubaran lembaga negara nonstruktural itu harus memiliki parameter yang jelas. “Pada 2014-2017, sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan. Namun memang harus dihitung berapa lembaga yang dibentuk. Ibarat bersepeda berapa kilo ngayuh sepedanya, tapi makan lebih besar,’’ pungkasnya