Ganjar Pranowo Bertemu Ulama se-Indonesia di Rembang, Ini 8 Poin yang Disepakati

REMBANG - Ada delapan poin yang dihasilkan dan disepakati saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertemu Masyayikh se-Indonesia. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

Baca juga: Ganjar Akui Dapat Banyak Petuah saat Silaturahmi dengan Masyayikh se-Indonesia

Kesepakatan tersebut, didapatkan setelah Ganjar Pranowo berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para ulama kharismatik se-Indonesia. Bahkan dalam pertemuan tersebut, masukan yang diberikan para ulama langsung direspon oleh Ganjar.



"Terima kasih, ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang. Kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," kata Ganjar. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkapkan, silaturahmi antara umara dan Masyayikh tersebut terselenggara karena dirinya meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Meriah! Pemuda Sinjai Persunting Gadis Cantik asal Polandia, Pernikahan Digelar Secara Adat

Sebab, kata Ganjar, pertemuan dengan para ulama sangat penting dan dibutuhkan demi kepentingan bangsa. Pasalnya, di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di tanah air, menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umar harus terus ditingkatkan kepada seluruh masyarakat.

"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," ucap Ganjar.

Berikut delapan poin kesepakatan pada Silaturahmi Masyayikh tersebut:

1. Prestasi yang telah dilakakukan oleh Jawa Tengah, dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilajutkan dengan skala yang lebih luas, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas.

Baca juga: Meriah! Pemuda Sinjai Persunting Gadis Cantik asal Polandia, Pernikahan Digelar Secara Adat

2. Mempermudah akses komunikasi dari warga langsung ke pemerintah, hendaknya dapat diteruskan dan diperluas hingga skala nasional.

3. Terkait dengan program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Kalimantan, diharapkan tidak hanya pembangunan infrastuktur saja, namun juga pembangunan keagamaan, agar IKN benar-benar siap dan tidak ada ketimpangan sosial ekonomi dan budaya di masa depan.

4. Mendorong pemerintah segera mengaplikasikan dan menjalankan Undang-Undang Pesantren dan juga peningkatan guru ngaji, imam masjid, atau mushola seperti yang telah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga program ini menjadi program nasional, termasuk di dalamnya megupayakan kesehatan di lingkungan pesantren.

5. Kebersamaan ulama dan umara harus terus dilakukan, pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak awal munculnya Jam'iyyah masyayikh yang bisa membarengi pemerintah demi keberlangsungan dan kedamaian bangsa.

Baca juga: Mengharukan! Anak Pengemudi Ojek Online di Bandar Lampung Lolos jadi Bintara Polri

6. Dan untuk daerah Papua, serta beberapa daerah-daerah baru berkembang dimohon program keagamaan yang telah berjalan atau berkembang jangan sampai dimundurkan kembali. Selain itu, hendaknya ada pemerataan lulusan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga alumni pesantren dapat mengamalkan ilmunya dan mampu menjangkau daerah pelosok seperti Papua.

7. Mengenai masalah radikalisme, hendaknya pemerintah lebih serius dalam mengatasinya, karena hal itu mencoreng wajah Islam, khususnya di daerah-daerah rawan konflik.

8. Pemerintah harus melibatkan tiga unsur sebelum mengeluarkan kebijakan, yakni unsur pemerintahan, keagamaan, dan adat istiadat setempat.