Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Fakta Baru Terungkap! Calon Siswa Bawa Surat PPDB Bodong Ternyata Bayar Rp1,5 Juta
loading...
Calon siswa yag membawa surat rekomendasi bodong untuk PPDB di SMKN 7 Kota Bandung jawa Barat ternyata dimintai uang Rp1, 5 juta oleh oknum tertentu. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Calon siswa yang membawa surat rekomendasi bodong untuk PPDB di SMKN 7 Kota Bandung, Jawa Barat ternyata dimintai uang Rp1, 5 juta oleh oknum tertentu. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMKN 7 Rini Ambarwati.
Berdasarkan informasi yang diperoleh sekolah dari siswa tersebut, mereka membayar uang Rp1,5 juta untuk mendapatkan surat bodong.
"Dia katanya membayar Rp1,5 juta ke salah seorang guru. Tapi bukan guru kami, " jelas Rini Ambarwati, Selasa (18/7/2023).
Sebelumnya, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menyayangkan adanya surat rekomendasi bodong yang masuk ke SMKN 7 Kota Bandung. Surat rekomendasi tersebut diduga dipalsukan mengatasnamakan pejabat tertentu.
Tercatat ada dua surat rekomendasi yang diterima pihak SMKN 7. Salah satu surat menggunakan kop surat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tanda tangan anggota dewan atas nama Dadang Supriatna. Padahal, Dadang Supriatna saat ini menjabat sebagai Bupati Bandung.
Surat kedua pun menunjukan keanehan lainnya. Di mana surat rekomendasi tersebut menggunakan kop surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tanda tangan Kepala Dinas atas nama Dewi Sartika.
"Bu Dewi Sartika sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadisdik. Beliau Kadisdik lama," kata Sekjen FAGI Iwan Hermawan, Senin (17/7/2023).
Menurut dia, adanya surat tersebut menunjukkan adanya berbagai cara dilakukan oleh orang tua dan oknum tertentu untuk masuk sekolah. Kepanikan orang tua dimanfaatkan dengan membuat bantuan seperti itu.
Iwan berkeyakinan, oknum tersebut berkaitan dengan permintaan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Iwan khawatir, surat seperti itu tak hanya menyebar ke SMKN 7, tetapi juga ke sekolah lainnya.
"Oleh karena itu yang pertama bagi seluruh kepala sekolah laporkan kepada pihak kepolisian kalau menemukan surat-surat yang aneh seperti itu. Karena memang ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungannya," tegas dia.
Iwan pun meminta kepada pihak berwajib, untuk mengusut kasus ini. Karena ini sudah menyangkut pemalsuan surat. Pelacakan juga cenderung mudah, karena pihak sekolah sudah memiliki data siswa tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh sekolah dari siswa tersebut, mereka membayar uang Rp1,5 juta untuk mendapatkan surat bodong.
"Dia katanya membayar Rp1,5 juta ke salah seorang guru. Tapi bukan guru kami, " jelas Rini Ambarwati, Selasa (18/7/2023).
Sebelumnya, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menyayangkan adanya surat rekomendasi bodong yang masuk ke SMKN 7 Kota Bandung. Surat rekomendasi tersebut diduga dipalsukan mengatasnamakan pejabat tertentu.
Tercatat ada dua surat rekomendasi yang diterima pihak SMKN 7. Salah satu surat menggunakan kop surat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tanda tangan anggota dewan atas nama Dadang Supriatna. Padahal, Dadang Supriatna saat ini menjabat sebagai Bupati Bandung.
Surat kedua pun menunjukan keanehan lainnya. Di mana surat rekomendasi tersebut menggunakan kop surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tanda tangan Kepala Dinas atas nama Dewi Sartika.
"Bu Dewi Sartika sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadisdik. Beliau Kadisdik lama," kata Sekjen FAGI Iwan Hermawan, Senin (17/7/2023).
Menurut dia, adanya surat tersebut menunjukkan adanya berbagai cara dilakukan oleh orang tua dan oknum tertentu untuk masuk sekolah. Kepanikan orang tua dimanfaatkan dengan membuat bantuan seperti itu.
Iwan berkeyakinan, oknum tersebut berkaitan dengan permintaan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Iwan khawatir, surat seperti itu tak hanya menyebar ke SMKN 7, tetapi juga ke sekolah lainnya.
"Oleh karena itu yang pertama bagi seluruh kepala sekolah laporkan kepada pihak kepolisian kalau menemukan surat-surat yang aneh seperti itu. Karena memang ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungannya," tegas dia.
Iwan pun meminta kepada pihak berwajib, untuk mengusut kasus ini. Karena ini sudah menyangkut pemalsuan surat. Pelacakan juga cenderung mudah, karena pihak sekolah sudah memiliki data siswa tersebut.
(shf)
Explore More