Usai Verifikasi, KPU PALI Nyatakan Ratusan Bacaleg DPRD Belum Penuhi Syarat
Senin, 26 Juni 2023 - 10:51 WIB
loading...
KPU Kabupaten PALI melakukan verifikasi administrasi terhadap para bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten PALI. Hasilnya, ratusan bacaleg dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Foto SINDOnews
A
A
A
PALI - KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan verifikasi administrasi terhadap para bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten PALI. Hasilnya, ratusan bacaleg dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).
Plh Ketua KPU Kabupaten PALI, Sarwo Edi mengatakan, ada sebanyak 453 bacaleg diverifikasi dari 502 Bacaleg DPRD PALI yang mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2024 mendatang.
"Ada 95 persen bacaleg di PALI yang BMS, dan hanya ada 49 bacaleg yang dinyatakan lolos putaran final," ujar Sarwo Edi, Senin (26/6/2023). Baca juga: 150 Kader Pemuda Muhammadiyah Maju di Pemilu 2024, Haedar Nashir Tekankan Integritas
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para bacaleg tersebut tidak lolos verifikasi administrasi, di antaranya ada yang tidak menggunggah foto diri, tidak menggunggah ijazah yang dilegalisir, terindikasi bacaleg di bawah umur, surat jasmani kesehatan dibuat di rumah sakit swasta yang seharusnya dibuat di RS Pemerintah.
"Lalu adanya identitas bacaleg yang tidak sesuai KTP, adanya perangkat desa yang ikut mendaftar bacaleg tanpa disertai surat pengunduran diri, serta adanya pencalonan ganda," katanya.
Plh Ketua KPU Kabupaten PALI, Sarwo Edi mengatakan, ada sebanyak 453 bacaleg diverifikasi dari 502 Bacaleg DPRD PALI yang mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2024 mendatang.
"Ada 95 persen bacaleg di PALI yang BMS, dan hanya ada 49 bacaleg yang dinyatakan lolos putaran final," ujar Sarwo Edi, Senin (26/6/2023). Baca juga: 150 Kader Pemuda Muhammadiyah Maju di Pemilu 2024, Haedar Nashir Tekankan Integritas
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para bacaleg tersebut tidak lolos verifikasi administrasi, di antaranya ada yang tidak menggunggah foto diri, tidak menggunggah ijazah yang dilegalisir, terindikasi bacaleg di bawah umur, surat jasmani kesehatan dibuat di rumah sakit swasta yang seharusnya dibuat di RS Pemerintah.
"Lalu adanya identitas bacaleg yang tidak sesuai KTP, adanya perangkat desa yang ikut mendaftar bacaleg tanpa disertai surat pengunduran diri, serta adanya pencalonan ganda," katanya.
Lihat Juga :
