Hingga Vaksin Ditemukan, Tes COVID-19 Bakal Terus Digelar Masif

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya tidak akan mengurangi kewaspadaan hingga vaksin COVID-19 benar-benar ditemukan.

Agar kewaspadaan tetap terjaga, pihaknya bakal terus menggelar tes COVID-19 secara masif, baik rapid test maupun swab test atau polymerase chain reaction (PCR) guna menekan potensi penyebaran COVID-19 di Provinsi yang dipimpinnya.

"Sampai vaksin ditemukan, kami tidak akan mengurangi kewaspadaan, kuncinya adalah pengetesan sebanyak-banyaknya dan semasif-masifnya," tegas Ridwan Kamil, Selasa (21/8/2020).

Dalam keterangan resminya itu, disebutkan bahwa berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Senin (20/7/20) malam, swab test telah dilaksanakan terhadap 105.184 sampel, sedangkan rapid test sebanyak 223.976 sampel. Sehingga, total tes masif di Jabar mencapai 329.160 sampel.

"Jadi, kalau dari sisi epidemiologi, kita (Jabar) masuk kategori terkendali. Dari sisi ekonomi juga sudah mulai bergerak," imbuh Kang Emil, sapaan akrabnya.(Baca juga : Heboh Vaksin COVID-19 Asal China, Ini Penjelasan Bio Farma )

Selain menggelar tes COVID-19 secara masif, lanjut Kang Emil, pihaknya juga bakal intens dan konsisten memperbaiki distribusi bantuan sosial (bansos) provinsi.

Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk DPRD Jabar selalu menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyempurnakan pendistribusian, termasuk pendataan penerima bansos provinsi.

"Dari sisi bansos akan kami terus perbaiki dinamika-dinamika yang terjadi. Masukan dari bawah, kami akan tampung dan kami akan catat, sehingga apa yang sudah kita sepakati bisa dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat," tegasnya lagi.

Diketahui, keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos provinsi sebanyak 1.392.407 kepala keluarga (KK). Per Minggu (19/7/2020), sebanyak 580.394 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada KRTS non-DTKS.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, BPKP, dan KPK, pun dilakukan.

"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo.(Baca juga: Warganya Terkonfirmasi Positif Corona, Desa di Majalengka Diisolasi )