Banyak Raja Ditangkap Korupsi, Pemkab Maluku Tengah Gandeng Kampus di Semarang
Rabu, 22 Maret 2023 - 07:32 WIB
loading...
Pj. Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy (kanan) dan Rektor SCU Dr. Ferdinandus Hindiarto memperlihatkan MoU dan PKS yang diteken bersama, Selasa (21/3/2023). Foto/ist
A
A
A
SEMARANG - Pemkab Maluku Tengah menggandeng Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Di antaranya para raja alias kepala pemerintahan negeri ditangkap karena salah mengelola dana desa. Ada juga pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan desa adat hingga upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi hari ini.
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy mengemukakan persoalan korupsi yang menjerat para raja di sana seringkali disebabkan ketidaktahuan mengelola dana desa hingga teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Memang sampai hari ini banyak raja yang ditangkap (karena korupsi), sebenarnya anggarannya dipakai untuk pembangunan tapi ketika diminta mana nota atau kuitansi ternyata tidak ada, ada yang sudah dibuang,” kata Muhamat Marasabessy di Kampus SCU Semarang, Selasa (21/3/2023) malam.
Baca juga: Minibus Terbakar saat Masuk Objek Wisata Guci, 6 Penumpang Selamat
Raja ini adalah kepala pemerintahan negeri, sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan. Pemimpin kesatuan masyarakat hukum adat. Hari ini, ada 186 negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
Selain para raja yang tersangkut korupsi, Marasabessy juga mengemukakan para Saniri juga mempunyai persoalan serupa. Saniri adalah kumpulan wakil-wakil Soa alias kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga. Saniri ini bertindak sebagai legislator.
“Kami ingin ada pendampingan karena terus terang SDM (sumber daya manusia) masih kurang, jadi ke depan tidak ada lagi Raja maupun Saniri yang ditangkap,” lanjut Marasabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) ini.
Dia bercerita wilayahnya kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, karena SDM masih belum mumpuni, maka potensi itu belum bisa sepenuhnya dimaksimalkan. Aneka potensi itu, disebut Marasabessy di antaranya; hasil perkebunan, tambak udang, ikan, dan terbaru ditemukan gas alam.
SDM yang rendah itu, sebut Marasabessy, juga yang menyebabkan konflik berlarut di wilayahnya. “Selain karena budaya ya, karena mereka senang kalau berkelahi, minum-minuman keras. Jadi konflik awalnya antar-individu, jadi meluas, konflik kecil jadi konflik antar-kampung, rata-rata lulusan SMA,” sambungnya.
Selain mengupayakan aneka persoalan terkait SDM itu, Marasabessy juga ingin ada pendampingan untuk pemanfaatan energi terbarukan. “Kami ini wilayahnya pulau-pulau, ada beberapa desa yang sampai hari ini listrik belum ada,” kata dia.
Berangkat dari beberapa sebab itu, Marasabessy kemudian meneken nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan SCU. Ada harapan ke depan wilayah Maluku Tengah perlahan bisa terus berkembang.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) SCU Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, mengemukakan kampusnya menaruh perhatian besar di wilayah-wilayah seperti itu.
“Kami pernah melakukan riset di Ambon, belajar di sana. Rekonsiliasi pasca-konflik,” kata dia seraya menambahkan akan menurunkan mahasiswanya untuk riset di wilayah Maluku Tengah.
Senada dengannya, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset dan Publikasi SCU, Robertus Setiawan Aji, Ph.D, mengemukakan sebagai salah satu tindak lanjut dari MoU dan PKS dengan Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya akan menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di sana.
“Tentunya akan lebih banyak riset terlebih dahulu, kami punya teorinya tetapi apa yang terjadi di lapangan juga harus dicari tahu,” tambah Robertus Setiawan
Di antaranya para raja alias kepala pemerintahan negeri ditangkap karena salah mengelola dana desa. Ada juga pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan desa adat hingga upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi hari ini.
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy mengemukakan persoalan korupsi yang menjerat para raja di sana seringkali disebabkan ketidaktahuan mengelola dana desa hingga teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Memang sampai hari ini banyak raja yang ditangkap (karena korupsi), sebenarnya anggarannya dipakai untuk pembangunan tapi ketika diminta mana nota atau kuitansi ternyata tidak ada, ada yang sudah dibuang,” kata Muhamat Marasabessy di Kampus SCU Semarang, Selasa (21/3/2023) malam.
Baca juga: Minibus Terbakar saat Masuk Objek Wisata Guci, 6 Penumpang Selamat
Raja ini adalah kepala pemerintahan negeri, sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan. Pemimpin kesatuan masyarakat hukum adat. Hari ini, ada 186 negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
Selain para raja yang tersangkut korupsi, Marasabessy juga mengemukakan para Saniri juga mempunyai persoalan serupa. Saniri adalah kumpulan wakil-wakil Soa alias kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga. Saniri ini bertindak sebagai legislator.
“Kami ingin ada pendampingan karena terus terang SDM (sumber daya manusia) masih kurang, jadi ke depan tidak ada lagi Raja maupun Saniri yang ditangkap,” lanjut Marasabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) ini.
Dia bercerita wilayahnya kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, karena SDM masih belum mumpuni, maka potensi itu belum bisa sepenuhnya dimaksimalkan. Aneka potensi itu, disebut Marasabessy di antaranya; hasil perkebunan, tambak udang, ikan, dan terbaru ditemukan gas alam.
SDM yang rendah itu, sebut Marasabessy, juga yang menyebabkan konflik berlarut di wilayahnya. “Selain karena budaya ya, karena mereka senang kalau berkelahi, minum-minuman keras. Jadi konflik awalnya antar-individu, jadi meluas, konflik kecil jadi konflik antar-kampung, rata-rata lulusan SMA,” sambungnya.
Selain mengupayakan aneka persoalan terkait SDM itu, Marasabessy juga ingin ada pendampingan untuk pemanfaatan energi terbarukan. “Kami ini wilayahnya pulau-pulau, ada beberapa desa yang sampai hari ini listrik belum ada,” kata dia.
Berangkat dari beberapa sebab itu, Marasabessy kemudian meneken nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan SCU. Ada harapan ke depan wilayah Maluku Tengah perlahan bisa terus berkembang.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) SCU Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, mengemukakan kampusnya menaruh perhatian besar di wilayah-wilayah seperti itu.
“Kami pernah melakukan riset di Ambon, belajar di sana. Rekonsiliasi pasca-konflik,” kata dia seraya menambahkan akan menurunkan mahasiswanya untuk riset di wilayah Maluku Tengah.
Senada dengannya, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset dan Publikasi SCU, Robertus Setiawan Aji, Ph.D, mengemukakan sebagai salah satu tindak lanjut dari MoU dan PKS dengan Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya akan menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di sana.
“Tentunya akan lebih banyak riset terlebih dahulu, kami punya teorinya tetapi apa yang terjadi di lapangan juga harus dicari tahu,” tambah Robertus Setiawan
(msd)
Lihat Juga :
