Pejabat Pemda KBB Mangkir Panggilan Dewan Soal Polemik Isu Mutasi
loading...
ilustrasi
A
A
A
BANDUNG BARAT - Mutasi eselon 2, 3, 4 di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilakukan Bupati Hengki Kurniawan beberapa waktu lalu sempat berpolemik dan menjadi sorotan.
Pasalnya ada pejabat yang dinilai belum saatnya promosi namun sudah naik jabatan. Di sisi lain ada yang seharunya sudah waktunya dipromosikan justru tidak. Akhirnya sempat jadi polemik bahkan memunculkan protes dari kalangan Apdesi di beberapa kecamatan.
"Sebenarnya kami sudah mengagendakan meminta penjelasan pejabat di KBB terkait rotasi mutasi kemarin, namun banyak yang tidak hadir akhirnya dibatalkan dan dijadwal ulang," kata Wakil Ketua DPRD KBB Ayi Sudrajat saat ditemui usai rapat komisi, Jumat (24/2/2023).
Baca juga: Teridentifikasi, Ini Penampakan Pelaku Bom Asap di Puncak Gunung Gede Pangrango
Koordinator Komisi I DPRD KBB ini mengakui sudah ada laporan yang masuk ke dewan terkait dengan kisruh soal rotasi mutasi tersebut. Sehingga agar persoalan ini menjadi jelas pihaknya ingin mendengar penjelasan dari pihak eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan rotasi mutasi.
Seperti dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum, serta Plh Sekretaris Daerah. Namun disayangkan para pejabat yang diharapkan datang tidak semuanya hadir, sehingga pertemuan akan dijadwalkan kembali pekan depan.
Menurutnya salah satu contoh laporan yang masuk adalah adanya promosi jabatan, dimana atasannya pangkat dan golongan lebih rendah dari bawahannya. Sehingga perlu dipertanyakan terkait bagaimana rotasi mutasi yang dilakukan, apakah acuannya ke jenjang karir, golongan, kepangkatan, dan yang lainnya.
"Itu yang ingin kami pertanyakan. Terus apakah dalam rotasi mutasi Baperjakat dilibatkan atau tidak? Kalau tidak, maka patut dipertanyakan kenapa bisa seperti itu," kata politisi Partai Golkar ini.
Pada kesempatan sama, anggota DPRD KBB dari Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya menyoroti soal rotasi mutasi yang dinilainya seperti asal-asalan. Apalagi indikator yang dipergunakan juga seperti yang tidak jelas, sehingga ada kasus atasan pangkatnya lebih rendah dari bawahan. Oleh karena itu wajar jika akhirnya terjadi polemik seperti yang terjadi saat ini.
"Ini kan aneh, KBB sudah menerapkan merit sistem dan sudah dapat penghargaan. Tapi kenapa dalam rotasi mutasi merit sistem seperti tidak dijadikan acuan, ada apa?" tandasnya.
Seperti diketahui polemik rotasi mutasi terhadap 416 pejabat termasuk Camat di KBB oleh Bupati Hengki Kurniawan pada Senin (9/1/2023) lalu terus bergulir seperti bola liar. Banyak suara kekecewaan dan ketidakpuasan muncul. Bahkan ada dugaan pejabat di lingkungan BKPSDM yang sudah dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait rotasi mutasi tersebut.
Pasalnya ada pejabat yang dinilai belum saatnya promosi namun sudah naik jabatan. Di sisi lain ada yang seharunya sudah waktunya dipromosikan justru tidak. Akhirnya sempat jadi polemik bahkan memunculkan protes dari kalangan Apdesi di beberapa kecamatan.
"Sebenarnya kami sudah mengagendakan meminta penjelasan pejabat di KBB terkait rotasi mutasi kemarin, namun banyak yang tidak hadir akhirnya dibatalkan dan dijadwal ulang," kata Wakil Ketua DPRD KBB Ayi Sudrajat saat ditemui usai rapat komisi, Jumat (24/2/2023).
Baca juga: Teridentifikasi, Ini Penampakan Pelaku Bom Asap di Puncak Gunung Gede Pangrango
Koordinator Komisi I DPRD KBB ini mengakui sudah ada laporan yang masuk ke dewan terkait dengan kisruh soal rotasi mutasi tersebut. Sehingga agar persoalan ini menjadi jelas pihaknya ingin mendengar penjelasan dari pihak eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan rotasi mutasi.
Seperti dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum, serta Plh Sekretaris Daerah. Namun disayangkan para pejabat yang diharapkan datang tidak semuanya hadir, sehingga pertemuan akan dijadwalkan kembali pekan depan.
Menurutnya salah satu contoh laporan yang masuk adalah adanya promosi jabatan, dimana atasannya pangkat dan golongan lebih rendah dari bawahannya. Sehingga perlu dipertanyakan terkait bagaimana rotasi mutasi yang dilakukan, apakah acuannya ke jenjang karir, golongan, kepangkatan, dan yang lainnya.
"Itu yang ingin kami pertanyakan. Terus apakah dalam rotasi mutasi Baperjakat dilibatkan atau tidak? Kalau tidak, maka patut dipertanyakan kenapa bisa seperti itu," kata politisi Partai Golkar ini.
Pada kesempatan sama, anggota DPRD KBB dari Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya menyoroti soal rotasi mutasi yang dinilainya seperti asal-asalan. Apalagi indikator yang dipergunakan juga seperti yang tidak jelas, sehingga ada kasus atasan pangkatnya lebih rendah dari bawahan. Oleh karena itu wajar jika akhirnya terjadi polemik seperti yang terjadi saat ini.
"Ini kan aneh, KBB sudah menerapkan merit sistem dan sudah dapat penghargaan. Tapi kenapa dalam rotasi mutasi merit sistem seperti tidak dijadikan acuan, ada apa?" tandasnya.
Seperti diketahui polemik rotasi mutasi terhadap 416 pejabat termasuk Camat di KBB oleh Bupati Hengki Kurniawan pada Senin (9/1/2023) lalu terus bergulir seperti bola liar. Banyak suara kekecewaan dan ketidakpuasan muncul. Bahkan ada dugaan pejabat di lingkungan BKPSDM yang sudah dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait rotasi mutasi tersebut.
(msd)
Lihat Juga :
