Polda Sulsel Tangkap Mantan Dirut PT CLM yang Diduga Melanggar UU Minerba
Kamis, 23 Februari 2023 - 15:13 WIB
loading...
A
A
A
“Tidak Pidana yang dengan sengaja menyampaikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam 159 Jo Pasal 11O atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan/atau Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Yang dilakukan oleh Helmut Hermawan yang saat itu menjabat selaku dirut PT Citra Lampia Mandiri di JI. Soekarno Hatta No. 2, Desa Puncak lndah, Kec. Malili, Kab. Lutim," lanjut surat tersebut.
Halmut dikabarkan sudah dibawa ke Bareskrim Polri. Sebelum dibawa ke Bareskrim Polri, Helmut terlebih dulu diperiksa di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan pada, Selasa,(21/2/2023). Helmut diperiksa hingga malam dini hari oleh penyidik dari Polda Sulsel.
Baca juga: Polda Sulsel Berhasil Ringkus Pembunuh dan Pembakar Rian
Dalam proses penyidikan di Polsek Cilandak, Helmut sendiri dikabarkan kabur. Helmut sendiri akhirnya ditemukan di sebuah apartemen di Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah dikepung oleh aparat gabungan dari Polda Sulsel, Polda Metro dan Bareskrim.
Sekedar informasi, Kemenkumham telah mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI c.q Dirjen AHU tertanggal 31 Okbober 2022 perihal pencabutan pengesahan RUPS tanggal 14 September 2022 yang dilakukan manajemen lama di bawah pimpinan Helmut Hermawan.
Halmut dikabarkan sudah dibawa ke Bareskrim Polri. Sebelum dibawa ke Bareskrim Polri, Helmut terlebih dulu diperiksa di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan pada, Selasa,(21/2/2023). Helmut diperiksa hingga malam dini hari oleh penyidik dari Polda Sulsel.
Baca juga: Polda Sulsel Berhasil Ringkus Pembunuh dan Pembakar Rian
Dalam proses penyidikan di Polsek Cilandak, Helmut sendiri dikabarkan kabur. Helmut sendiri akhirnya ditemukan di sebuah apartemen di Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah dikepung oleh aparat gabungan dari Polda Sulsel, Polda Metro dan Bareskrim.
Sekedar informasi, Kemenkumham telah mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI c.q Dirjen AHU tertanggal 31 Okbober 2022 perihal pencabutan pengesahan RUPS tanggal 14 September 2022 yang dilakukan manajemen lama di bawah pimpinan Helmut Hermawan.
Lihat Juga :
