Polemik Paskibraka Sulsel, Pengamat Wanti-wanti Tidak Jadi Ajang Politik Praktis
Kamis, 28 Mei 2026 - 12:22 WIB
loading...
Sebanyak 76 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) mengikuti latihan gabungan di pemusatan latihan Taman Wiladatika, Cibubur, Senin (11/8/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kasus dicoretnya siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menuai polemik dan perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan peserta lain.
Peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Baca juga: Seleksi Paskibraka 2026 Resmi Dimulai, Ini Tahapan dan Persyaratan Lengkap yang Wajib Dipenuhi
“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (27/5)
Ia mengatakan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka semestinya menjaga profesionalitas dan objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.
Peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Baca juga: Seleksi Paskibraka 2026 Resmi Dimulai, Ini Tahapan dan Persyaratan Lengkap yang Wajib Dipenuhi
“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (27/5)
Ia mengatakan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka semestinya menjaga profesionalitas dan objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.
Lihat Juga :
