Pemprov Jabar Gelontorkan Anggaran Rp100 Miliar untuk Program Ketahanan Pangan

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat terus berupaya menggenjot program ketahanan pangan untuk memastikan kondisi pangan di Jabar aman dan harganya terjangkau.

Buktinya, Pemprov Jabar telah menggelontorkan anggaran hingga Rp100 miliar untuk honor para penyuluh pertanian dan pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT) yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Pemprov Jabar juga bahkan memperpanjang kontrak dan pelatihan penyuluh POPT dan petugas POPT. Jika ditotalkan, mereka berjumlah 3.753 orang dan 1.027 di antaranya mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Para penyuluh pertanian dan petugas POPT yang tersebar di kabupaten/kota itu juga bertugas mendampingi para petani milenial, baik yang masuk program Petani Milenial maupun yang turun temurun dari orang tuanya agar regenerasi petani dapat terjaga baik.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, penyuluh dan petugas POPT sudah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jabar tetap aman.

Baca juga: Keracunan Massal di KBB, 1 Warga Meninggal saat Dirawat di Rumah Sakit

"Agar mimpi regenerasi ini berhasil. Saya titip tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita yang berkelanjutan. Harus ada regenerasi dan harus sukses," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Selasa (14/2/2023).

Oleh karena itu, lanjut Ridwan Kamil, Pemprov Jabar bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT. Menurut Ridwan Kamil, kinerja penyuluh dan petugas POPT sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Tanah Pasundan.

"Kita mengoordinasikan para penyuluh POPT untuk memperpanjang kontrak karena kerjanya luar biasa," ujarnya.

"Produktivitas beras dalam bentuk gabah giling 2021 itu meningkat, mendekati 5 persen di 2022. Menandakan Jabar penduduknya besar, tapi produktivitasnya juga naik," lanjut orang nomor satu di Jabar ini.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menegaskan, penyuluh dan petugas POPT yang tersebar di Jabar tersebut memiliki tugas untuk memastikan kondisi pangan di Jabar aman dengan harga terjangkau.

"Kuncinya tidak selalu menyerahkan kepada petani, kita investasi ke orang-orang berilmu ini (penyuluh) untuk memastikan kita sebagai konsumen bisa aman dan nyaman dalam mengonsumsi dan harganya bisa terjangkau," bebernya.

"Rp100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor dan operasional (penyuluh) untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jabar, termasuk bendungan yang ujungnya untuk irigasi sawah baru. Pemerintah pusat terus mendukung dan mengoordinasikan," imbuhnya.

Pemprov Jabar pun bakal menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada 3.753 penyuluh pertanian dan program regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Nantinya, para petani milenial akan dibimbing oleh para penyuluh dan POPT.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Jabar, Dadan Hidayat menyebutkan, pembangunan sumber data manusia (SDM) pertanian di Jabar adalah bukti kepedulian Pemprov Jabar dalam meregenerasi petani.

Dadan mengungkapkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial agar DAPAT menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jabar.

"Perlu saya informasikan selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar mereka sebagai penyuluh dan PPOT, mereka harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik," pungkas Dadan.

Untuk diketahui, perpanjangan kontrak dan pelatihan penyuluh POPT dan petugas POPT dilakukan dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Akbar Penyuluh dan POPT serta Training of Trainer Pendampingan Petani Milenial Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (13/2/2023) kemarin.