Ketua DPRD Malut Ngamuk Tahu Mesin PCR COVID-19 Tak Pernah Dipakai
Rabu, 15 Juli 2020 - 13:47 WIB
loading...
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daut marah mengetahui mesin PCR yang merupakan bantuan dari BNPB itu hingga kini belum juga dioperasikan. (Foto/Inews TV/ Ismail Sangaji)
A
A
A
MALUKU UTARA - Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara , Kuntu Daut marah. Kemarahannya disebabkan saat dirinya bersama dr. Amin Drakel selalu, anggota Banggar DPRD Malut melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Chasan Busorie Ternate sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19.
Keduanya melakukan pengecekan disejumlah ruang pelayanan pasien seperti Ruangan IGD, Ruangan Adiminstrasi dan Ruangan Laboratorium. Dari hasil pegecekan tersebut, ditemukan sejumlah ruangan tidak adanya petugas. Seperti runagan laboratorium yang menjadi tempat penempatan mesin PCR dan belum dioperasionalkan yang merupakan bantuan dari BNPB itu. (BACA JUGA: Keren, Lampu Merah RCA di Linggau Dipasang Marka Pembatas)
"Coba lihat, bagaiman mesin PCR yang merupakan bantuan dari BNPB itu hingga kini belum juga dioperasikan, padahal mesin PCR harus segera beroperasi agar dapat menangai pasien COVID-19 secara cepat," sebutnya, Rabu (15/7/2020).
Tidak sampai di situ saja, keduanya lalu menuju ke ruangan administrasi namun hanya ditemuan satu petugas medis saja, bahkan ruangan pimpinan (dirut) masih tertutup rapat.
“Sangat mengecewakan dengan pelayanan yang ada, dimana rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan COVID-19 yang harus aktif setiap saat,” katanya. (BACA JUGA: Putra Asli Papua Antusias Ikuti Tes Masuk Calon Bintara dan Tamtama TNI AL)
Tak hanya itu, politisi PDIP itu juga mendapatkan keluhan dari beberapa petugas terkait hak para petugas medis
yang semestinya honor mereka dapat Rp5 juta namun hanya diberikan seperdua dari yang ditentukan.
"Mereka diminta diberikan honor melalui rekening ketika dicek hanya setengah itu sudah berlangsung lama,” katanya lagi.
Sementara itu Amin Drakel menegaskan, ada beberapa temuan yang sudah didatangi dan akan terus dipantau.
“Sesuai perintah Ketua DPRD dalam waktu dekat kami akan lakukan evauasi secara benar, terutama para hak para medis dan non-medis. Anggaran yang besar itu wajib dievauasi," tegas Amin.
Keduanya melakukan pengecekan disejumlah ruang pelayanan pasien seperti Ruangan IGD, Ruangan Adiminstrasi dan Ruangan Laboratorium. Dari hasil pegecekan tersebut, ditemukan sejumlah ruangan tidak adanya petugas. Seperti runagan laboratorium yang menjadi tempat penempatan mesin PCR dan belum dioperasionalkan yang merupakan bantuan dari BNPB itu. (BACA JUGA: Keren, Lampu Merah RCA di Linggau Dipasang Marka Pembatas)
"Coba lihat, bagaiman mesin PCR yang merupakan bantuan dari BNPB itu hingga kini belum juga dioperasikan, padahal mesin PCR harus segera beroperasi agar dapat menangai pasien COVID-19 secara cepat," sebutnya, Rabu (15/7/2020).
Tidak sampai di situ saja, keduanya lalu menuju ke ruangan administrasi namun hanya ditemuan satu petugas medis saja, bahkan ruangan pimpinan (dirut) masih tertutup rapat.
“Sangat mengecewakan dengan pelayanan yang ada, dimana rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan COVID-19 yang harus aktif setiap saat,” katanya. (BACA JUGA: Putra Asli Papua Antusias Ikuti Tes Masuk Calon Bintara dan Tamtama TNI AL)
Tak hanya itu, politisi PDIP itu juga mendapatkan keluhan dari beberapa petugas terkait hak para petugas medis
yang semestinya honor mereka dapat Rp5 juta namun hanya diberikan seperdua dari yang ditentukan.
"Mereka diminta diberikan honor melalui rekening ketika dicek hanya setengah itu sudah berlangsung lama,” katanya lagi.
Sementara itu Amin Drakel menegaskan, ada beberapa temuan yang sudah didatangi dan akan terus dipantau.
“Sesuai perintah Ketua DPRD dalam waktu dekat kami akan lakukan evauasi secara benar, terutama para hak para medis dan non-medis. Anggaran yang besar itu wajib dievauasi," tegas Amin.
(vit)
Lihat Juga :
