Pemkab Barito Kuala Ikuti Rakor Evaluasi Kinerja Penjabat dan Pemantapan Tugas
loading...
Pj. Bupati Barito Kuala Mujiyat, Sekda Zulkipli Yadi Noor serta jajarannya mengikuti Rakor yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, Selasa (31/1/23).
A
A
A
MARABAHAN - Pj. Bupati Barito Kuala Mujiyat, Sekda Zulkipli Yadi Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suyud Sugiono dan Kepala Inspektorat Ismed Zulfikar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (31/1/2023) di Marabahan.
Tito Karnavian melalui zoom meeting memantapkan kembali terkait arahan Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2023 lalu kepada kepala daerah, saat Rapat Kordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di SICC, yaitu mengendalikan inflasi serta memantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (pdam, angkutan umum); menurunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0 persen pada 2024; mendorong daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024.
Selain itu juga Presiden menekankan untuk segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemafaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri; menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keuanikan dari setiap daerah; menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dan; menamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.
Terkait penurunan stunting, Tito menegaskan untuk Kepala Daerah melakukan intervensi penurunan stunting di wilayahnya. Pencegahan stunting melalui pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, pola hidup sehat, pola asuh dan pemberian makan bagi bayi dan balita yang baik, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi persalinan dan pentingnya melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) termasuk Imunisasi.
Tidak hanya stunting, masalah ekstrem kemiskinan turut menjadi tugas besar kinerja Penjabat di tahun 2023. Mendagri Tito, menyampaikan data bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin semester II 2022 nasional adalah 9.57% (26.3663.270 jiwa).
Untuk menunjang penurunan kemiskinan, Tito meminta kepala daerah membuat dua parameter, yaitu mengecek penduduk miskin by name by address, bentuk intervensi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, bentuk intervensi berupa pengadaan air bersih, perbaikan jalan rusak dan lain-lain.
Tito Karnavian melalui zoom meeting memantapkan kembali terkait arahan Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2023 lalu kepada kepala daerah, saat Rapat Kordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di SICC, yaitu mengendalikan inflasi serta memantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (pdam, angkutan umum); menurunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0 persen pada 2024; mendorong daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024.
Selain itu juga Presiden menekankan untuk segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemafaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri; menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keuanikan dari setiap daerah; menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dan; menamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.
Terkait penurunan stunting, Tito menegaskan untuk Kepala Daerah melakukan intervensi penurunan stunting di wilayahnya. Pencegahan stunting melalui pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, pola hidup sehat, pola asuh dan pemberian makan bagi bayi dan balita yang baik, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi persalinan dan pentingnya melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) termasuk Imunisasi.
Tidak hanya stunting, masalah ekstrem kemiskinan turut menjadi tugas besar kinerja Penjabat di tahun 2023. Mendagri Tito, menyampaikan data bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin semester II 2022 nasional adalah 9.57% (26.3663.270 jiwa).
Untuk menunjang penurunan kemiskinan, Tito meminta kepala daerah membuat dua parameter, yaitu mengecek penduduk miskin by name by address, bentuk intervensi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, bentuk intervensi berupa pengadaan air bersih, perbaikan jalan rusak dan lain-lain.
(ars)
Lihat Juga :
