2 Dinas Minim Anggaran Meski APBD Natuna 2023 Rp1,065 Triliun
Sabtu, 03 Desember 2022 - 06:52 WIB
"Kita sudah bahas dengan TAPD dan dua dinasnya. Keperluannya seperti apa. Mereka menerima saat kita rapat kemarin," kata Daeng Amhar.
Lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memiliki program pengelolaan perikanan darat. Pasalnya pengelola laut berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Perwakilan rakyat Natuna itu juga mengaku dilema terhadap APBD Natuna Tahun 2023. Namun pihaknya tetap mendahulukan program skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.
"Memang kita dilema. Satu sisi kita punya janji atau program saat kampanye. Tapi kita juga liat skala prioritas dan kondisi keuangan," tegasnya.
Sementara anggaran program untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna diketahui cukup besar. Hal tersebut disebabkan ada dana pokok pikiran atau dana aspirasi yang tergabung dalam APBD Natuna Tahun 2023.
"Dinas PUPR memang kegiatannya banyak. Kegiatan fisik atau pembangunan itu perlu," ungkapnya.
Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Kepulauan Riau terkait APBD Natuna Tahun 2023. Nantinya anggaran tersebut bisa berubah setelah ada evaluasi tersebut.
Pemerintah diharapkan bijak dalam menganggarkan dana di setiap dinas. Tujuannya agar program pemerintah atau janji Pimpinan Kabupaten Natuna saat kampanye dapat terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat.
Lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memiliki program pengelolaan perikanan darat. Pasalnya pengelola laut berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Perwakilan rakyat Natuna itu juga mengaku dilema terhadap APBD Natuna Tahun 2023. Namun pihaknya tetap mendahulukan program skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.
"Memang kita dilema. Satu sisi kita punya janji atau program saat kampanye. Tapi kita juga liat skala prioritas dan kondisi keuangan," tegasnya.
Sementara anggaran program untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna diketahui cukup besar. Hal tersebut disebabkan ada dana pokok pikiran atau dana aspirasi yang tergabung dalam APBD Natuna Tahun 2023.
"Dinas PUPR memang kegiatannya banyak. Kegiatan fisik atau pembangunan itu perlu," ungkapnya.
Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Kepulauan Riau terkait APBD Natuna Tahun 2023. Nantinya anggaran tersebut bisa berubah setelah ada evaluasi tersebut.
Pemerintah diharapkan bijak dalam menganggarkan dana di setiap dinas. Tujuannya agar program pemerintah atau janji Pimpinan Kabupaten Natuna saat kampanye dapat terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat.
(msd)
tulis komentar anda