Pemprov Sulsel Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Rabu, 08 Juli 2020 - 15:16 WIB
Pemprov Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2019.
Nurdin Abdullah berharap, capaian ini bisa dipertahankan di masa mendatang. Namun, di tengah Pandemi COVID-19, dia mengingatkan agar hati-hati dalam penggunaan anggaran.
“Saya kira pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus betul-betul lebih profesional dan lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran ( COVID-19) kita,” kata Nurdin Abdullah di Kantor Perwakilan BPK RI Sulsel, di Jalan AP Pettarani, Selasa (8/7/2020).
Sikap profesional dan hati-hati menjadi sebuah keharusan. Walaupun ada kelonggaran, termasuk pembelian kebutuhan yang mendukung pencegahan COVID-19 ini. “Kita harus ingat, APBD kita satu rupiah pun harus bermanfaat bagi rakyat, saya kira ini paling penting,” tegasnya.
Ia juga meminta pada Inspektorat Sulsel, secara efektif melakukan audit internal. Hal ini penting dalam mempersiapkan audit BPK berikutnya. Inspektorat dapat mempermudah kerja BPK. “Harus dari awal kita perbaiki dan kita sempurnakan. Jangan kegiatan Inspektorat tidak berkesinambungan,” imbaunya.
Nurdin Abdullah berharap, capaian ini bisa dipertahankan di masa mendatang. Namun, di tengah Pandemi COVID-19, dia mengingatkan agar hati-hati dalam penggunaan anggaran.
“Saya kira pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus betul-betul lebih profesional dan lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran ( COVID-19) kita,” kata Nurdin Abdullah di Kantor Perwakilan BPK RI Sulsel, di Jalan AP Pettarani, Selasa (8/7/2020).
Sikap profesional dan hati-hati menjadi sebuah keharusan. Walaupun ada kelonggaran, termasuk pembelian kebutuhan yang mendukung pencegahan COVID-19 ini. “Kita harus ingat, APBD kita satu rupiah pun harus bermanfaat bagi rakyat, saya kira ini paling penting,” tegasnya.
Ia juga meminta pada Inspektorat Sulsel, secara efektif melakukan audit internal. Hal ini penting dalam mempersiapkan audit BPK berikutnya. Inspektorat dapat mempermudah kerja BPK. “Harus dari awal kita perbaiki dan kita sempurnakan. Jangan kegiatan Inspektorat tidak berkesinambungan,” imbaunya.
(ars)
tulis komentar anda